LIVE

Tahukah Kamu? KKP Kucurkan Triliunan Rupiah untuk Pembangunan Fasilitas Perikanan di Indonesia Timur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara masif memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur, dari Papua hingga NTT, demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Simak detailnya!

kkp
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara masif memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur, dari Papua hingga NTT, demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Simak detailnya!
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara masif memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur, dari Papua hingga NTT, demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Simak detailnya! (Merdeka.com)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot sektor perikanan tangkap di wilayah Indonesia timur. Upaya ini difokuskan pada penguatan tata kelola serta pembangunan fasilitas perikanan. Target utamanya adalah peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para nelayan di daerah tersebut.

Program ini mencakup area strategis seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbagai inisiatif dan pendanaan telah digulirkan secara masif. Ini dilakukan baik melalui alokasi langsung dari KKP maupun transfer dana ke pemerintah daerah.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana, menyatakan komitmen tersebut di Jakarta pada Selasa (10/9). Bantuan disalurkan dalam bentuk pengembangan pelabuhan perikanan dan sarana produksi. Ini termasuk juga bantuan kapal serta alat tangkap untuk nelayan kecil.

Alokasi Dana dan Bentuk Bantuan Pembangunan Fasilitas Perikanan

Sepanjang periode 2020 hingga 2024, KKP telah mengalokasikan dana signifikan untuk wilayah Indonesia Timur. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp70,9 miliar. Selain itu, ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi senilai Rp415,13 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp502,16 miliar.

Ridwan Mulyana menjelaskan bahwa bantuan ini tidak hanya melalui DAK, tetapi juga anggaran yang dikelola langsung oleh KKP. "Bentuknya berupa pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan, bantuan sarana produksi di kampung nelayan, serta bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan bagi nelayan kecil,” ujarnya.

Penyaluran dana ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap. Selain itu, diharapkan dapat secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Ini adalah bagian dari strategi besar KKP untuk pemerataan pembangunan fasilitas perikanan di sektor kelautan.

Inisiatif Strategis dan Peran Dana Bagi Hasil

Pada tahun 2023, KKP berhasil menciptakan percontohan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Samber Binyeri, Biak. Kesuksesan model ini menjadi inspirasi untuk program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program KNMP direncanakan akan dilaksanakan secara masif pada tahun 2025-2027.

Dari 65 lokasi yang direncanakan untuk dibangun pada tahun 2025, beberapa calon lokasi strategis berada di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Selain itu, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) juga menjadi fokus. Dari total 34.606 Kopdes yang memiliki unit bisnis kelautan perikanan, 5.077 di antaranya berlokasi di wilayah timur.

Pembangunan di Indonesia timur juga didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Ini mencakup Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Dana ini dikelola dan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan, sebagian besar melalui pemerintah daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), 80 persen realisasi PNBP SDA Perikanan ditransfer ke daerah. Pada tahun 2024, realisasi PNBP SDA Perikanan mencapai Rp951,01 miliar. Untuk APBN 2025, Rp737 miliar ditransfer ke daerah melalui DBH, dengan Rp195,9 miliar khusus untuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Transformasi Tata Kelola Perikanan Tangkap

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menegaskan pentingnya transformasi tata kelola perikanan tangkap. Kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi strategi utama KKP. Ini bertujuan untuk menopang ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan ini juga berupaya menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi dalam kegiatan perikanan. Dengan demikian, Pembangunan Fasilitas Perikanan diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi. Namun juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Diperiksa 6 Jam, Keanu Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Kasus Hanania Group

{{caption}}
OTT Bupati Muara Enim, KPK Sita Ratusan Juta

{{caption}}
BGN Evaluasi Penerima MBG: Sekolah Mampu Rasanya Tidak Perlu

{{caption}}
DPR: PPPK yang Telah Diangkat Tidak Boleh Diberhentikan

{{caption}}
DPR-Pemerintah Sepakati Usia Pensiun di RUU Polri: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

{{caption}}
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib Buruh

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Penajam Paser Utara Genjot Kesejahteraan Nelayan Melalui Koperasi dan TPI

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serius menggarap peningkatan Kesejahteraan Nelayan Penajam dengan program inovatif seperti koperasi perikanan tangkap dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Simak detailnya!

Kesejahteraan Nelayan Penajam
{{caption}}
DKP Papua Salurkan 34 Paket Bantuan Perikanan di 2025, Dorong Produktivitas Nelayan

Pemerintah Provinsi Papua melalui DKP Papua telah menyalurkan 34 paket Bantuan Perikanan di tahun 2025, meskipun ada rasionalisasi anggaran, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha sektor kelautan dan perikanan di daerah.

DKP Papua
{{caption}}
Indonesia Targetkan 1.000 Desa Nelayan Merah Putih untuk Dongkrak Ekonomi Pesisir Nasional

Pemerintah Indonesia berencana membangun 1.000 Desa Nelayan Merah Putih secara nasional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, memperluas program percontohan yang sukses dan menarik.

Desa Nelayan Merah Putih
{{caption}}
KKP Pastikan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan Jadi Prioritas Utama

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan adalah fokus utama KKP untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup para nelayan di Indonesia. Simak bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan hal ini.

Kebijakan Kesejahteraan Nelayan
{{caption}}
KKP Perkuat Literasi Keuangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan di Bantul, Dorong Kemandirian Ekonomi

KKP perkuat literasi keuangan nelayan dan diversifikasi usaha di Bantul untuk tingkatkan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Simak upaya KKP!

KKP
{{caption}}
Pemkab Kolaka Genjot Pemberdayaan Kampung Nelayan Kolaka, Perkuat Ekonomi Pesisir dengan Fasilitas Lengkap

Pemerintah Kabupaten Kolaka fokus pada Pemberdayaan Kampung Nelayan Kolaka di Bajo Anaiwoi. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi pesisir.

Pemberdayaan Nelayan Kolaka
{{caption}}
Desa Perikanan Merah Putih: Harapan Baru Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Indonesia

Program Desa Perikanan Merah Putih (KNMP) hadir sebagai angin segar bagi nelayan Indonesia, menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan optimalisasi potensi maritim yang melimpah.

Desa Perikanan Merah Putih
{{caption}}
Fakta Unik: Program Kampung Nelayan Merah Putih KKP Targetkan 1.000 Desa, Dongkrak Ekonomi Pesisir Hingga 100%!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan ekonomi pesisir. Simak dampaknya!

Prabowo Subianto
{{caption}}
Tahukah Anda? Program KNMP KKP Bakal Bangun 1.000 Kampung Nelayan, Optimis Tingkatkan Kesejahteraan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis Program KNMP akan dorong ekonomi pesisir dan tingkatkan kesejahteraan nelayan. Simak bagaimana inisiatif ini akan mengubah wajah kampung nelayan!

Prabowo Subianto
{{caption}}
23 Program Unggulan: Bangka Tengah Usulkan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk Ribuan Nelayan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengusulkan 23 program strategis untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, bertujuan meningkatkan kesejahteraan 3.790 nelayan di 23 desa pesisir.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
KKP Ajak Berbagai Pihak Perkuat Pengelolaan Laut Berkelanjutan di Hari Laut Sedunia

Dalam rangka Hari Laut Sedunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen pengelolaan laut berkelanjutan demi mewujudkan ekosistem laut yang sehat dan ekonomi biru.

bali
{{caption}}
ITDC Nusa Dua Perkuat Gerakan Pelestarian Laut, Dukung Pariwisata Berkelanjutan

ITDC Nusa Dua Bali mengambil langkah proaktif memperkuat gerakan pelestarian laut dan pesisir, menegaskan komitmennya terhadap lingkungan berkelanjutan dan masa depan pariwisata Indonesia.

bali
{{caption}}
Indonesia Perluas Akses Ekspor Perikanan ke China, Ratusan UPI Kantongi Izin Baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperluas akses ekspor perikanan Indonesia ke China, dengan lebih dari 600 unit pengolahan ikan (UPI) telah mengantongi izin. Simak detail peningkatannya!

ekonomi maritim
{{caption}}
Dompu Bidik Sembilan Lokasi KNMP, Perkuat Ekonomi Pesisir dan Kesejahteraan Nelayan

Pemerintah Kabupaten Dompu mengoptimalkan penguatan ekonomi pesisir Dompu melalui sembilan lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah lolos verifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

dompu
{{caption}}
KKP Perkuat Akses Ekspor Perikanan Indonesia ke China dengan Ratusan UPI Baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil memperluas pintu ekspor perikanan Indonesia ke China, dengan lebih dari 600 Unit Pengolahan Ikan (UPI) kini mengantongi izin resmi.

ekonomi maritim
{{caption}}
Pemkab Buol Usulkan Tiga Lokasi Strategis untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih, Optimalkan Potensi Perikanan

Pemerintah Kabupaten Buol mengajukan tiga lokasi unggulan untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih kepada KKP, langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

ekonomi pesisir
{{caption}}
Pemprov NTT Percepat Penerapan e-BKP Nelayan Alor untuk Legalitas dan Akses Layanan

Pemerintah Provinsi NTT mempercepat penerapan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) bagi nelayan di Kabupaten Alor. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan legalitas kapal, memudahkan akses layanan, serta memberikan perlindungan usaha perikanan bagi para n

bantuan nelayan
{{caption}}
KKP Klarifikasi Alat Tangkap Ikan Merauke: Kapal Pakai JHUB, Bukan Trawl Pukat Harimau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan di Merauke menggunakan Alat Tangkap Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB), bukan pukat harimau. Simak detail pengaturannya!

alat tangkap ikan
{{caption}}
Bupati Tala Perkuat Legalitas Nelayan Lewat Program Siap Melaut, Jamin Keamanan dan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan Program Siap Melaut untuk meningkatkan legalitas dan keselamatan nelayan. Inisiatif ini mengatasi minimnya dokumen kapal dan perlindungan, menjamin nelayan berlayar aman dan produktif.

bbm bersubsidi
{{caption}}
KKP Perkuat Penataan Kapal di Muara Angke Demi Keselamatan dan Kelancaran Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen melakukan penataan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke sejak awal 2026, guna mengurai kepadatan dan memastikan kelancaran aktivitas perikanan.

dinas kelautan
{{caption}}
Bangka Tengah Prioritaskan Tiga Sektor Kunci Pembangunan Maritim 2026 untuk Kesejahteraan Nelayan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah fokus pada pembangunan maritim Bangka Tengah 2026, mengutamakan perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan hasil laut. Simak strategi lengkapnya demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

bangka belitung
{{caption}}
Papua Bangun Tiga Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026, Perkuat Ekonomi Pesisir

Pemerintah Provinsi Papua akan membangun tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Sarmi, Supiori, dan Waropen pada 2026, bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

dkp papua