Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

berita kemnaker

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 25 copy Surat Keputusan (SK) Gubernur soal kenaikan UMP 2024.

Namun, masih ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Ada dua (provinsi) yang tidak sesuai formula PP 51/2033,"

ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri Selasa (21/11).

Kendati begitu, Indah enggan menjelaskan detil bentuk pelanggaran dalam penetapan UMP 2024 tersebut.

Begitu juga dengan dua provinsi yang dimaksud.

merdeka.com

"Belum bisa sebutkan, takutnya itu men-discourage provinsi itu. Bu Menaker nanti malam akan keluarkan rilis soal penetapan upah," kata Indah.

Indah pun memastikan adanya pengenaan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Sanksinya akan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah provinsi bersangkutan.

"Sanksi bukan dari Bu Menaker, tapi nanti kami laporkan kepada Kemendagri, ada unsur pembinaan dari sana, nanti kita lihat bagaimana perkembangan sanksinya," ucap Indah.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Dia menjelaskan Peraturan Pemerintah memiliki derajat hukum yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri.
Sehingga Indah memaklumi jika ada daerah yang masih tidak sejalan dengan ketentuan kenaikan upah pekerja.

"Kita bisa paham kalau ada suatu wilayah tidak taat pada PP. Harusnya semua taat pada PP. Kita serahkan kepada Kemendagri dari pemindahan sampai sanksi. Sanksi pastinya ada," tegasnya.

Indah coba memahami alasan provinsi bersangkutan yang belum menaikan upah minimum sesuai ketentuan.

Meski begitu, ia menyatakan tiap gubernur seharusnya mau mengikuti hitungan kenaikan UMP 2024 bagi pekerja formal di bawah 1 tahun sesuai PP 51/2023.

"Tiap daerah punya alasan masing-masing. Perlu ingat lagi, kebijakan UMP hanya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah," kata Indah.

"Tujuannya untuk menjaga supaya para pekerja yang baru ini tidak terjebak dalam kemiskinan karena terjebak upah murah," ungkapnya.

Tentunya kebijakan ini sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Mengingat belanja konsumni ini menjadi penggerak perekonomian daerah dan nasional.

"Kalau bisa, otomatiskan akan berkontribusi pada perputaran roda ekonomi wilayahnya masing-masing,"

pungkas Indah.

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

21 November 2023 18:30

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023.

Topik Terkait

Reporter

Maulandy Rizki Bayu Kencana

Buruh Buruh Tuntut UMP DKI Tahun 2024 Naik Rp700.000, Ini Alasannya

Kelompok buruh terus mendesak agar upah minimum provinsi atau UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen.

Baca Selengkapnya

UMP 2024 Kecewa Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Tuntutan, Kemnaker: Mogok Masal Bukan Solusi

Aksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.

Baca Selengkapnya

gaji Daftar Jumlah Kenaikan UMK Jawa & DIY Lengkap

Jumlah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di Jawa & DIY.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

UMP 2024 Pemerintah Segera Umumkan UMP 2024, Naik Berapa?

Perhitungan upah minimum tersebut nantinya akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya

UMP 2024 Menaker Ida Minta Gubernur Segera Umumkan UMP 2024: Paling Lambat Hari Ini

Penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Upah Buruh Naik Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Kenaikan UMP 15 Persen di 2024 Tak Dipenuhi

Pengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.

Baca Selengkapnya

Mentan SYL Kementan Perkuat Peran Enam Provinsi Hadapi El Nino

Dampak El Nino terhadap pertanian nasional akan sangat besar bila tidak ditangani dengan baik.

Baca Selengkapnya

upah minimum provinsi 2024 UMP 2024 Ditetapkan Berdasarkan PP 51/2023, Pemprov DKI: Tidak Bisa Diubah walau Didemo Besar-besaran

Sidang Dewan Pengupahan untuk menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 akan digelar Jumat (17/1).

Baca Selengkapnya

Upah Buruh Ini 5 Provinsi dengan UMP Tertinggi di 2024, Jakarta Tetap di Posisi Pertama

Tercatat sudah ada 33 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2024.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum

"Ada dua (provinsi) yang tidak sesuai formula PP 51/2033,"

Kendati begitu, Indah enggan menjelaskan detil bentuk pelanggaran dalam penetapan UMP 2024 tersebut. Begitu juga dengan dua provinsi yang dimaksud.

"Belum bisa sebutkan, takutnya itu men-discourage provinsi itu. Bu Menaker nanti malam akan keluarkan rilis soal penetapan upah," kata Indah.

"Sanksi bukan dari Bu Menaker, tapi nanti kami laporkan kepada Kemendagri, ada unsur pembinaan dari sana, nanti kita lihat bagaimana perkembangan sanksinya," ucap Indah.

Dia menjelaskan Peraturan Pemerintah memiliki derajat hukum yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri. Sehingga Indah memaklumi jika ada daerah yang masih tidak sejalan dengan ketentuan kenaikan upah pekerja.

"Tujuannya untuk menjaga supaya para pekerja yang baru ini tidak terjebak dalam kemiskinan karena terjebak upah murah," ungkapnya.

"Kalau bisa, otomatiskan akan berkontribusi pada perputaran roda ekonomi wilayahnya masing-masing,"

Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Kendati begitu, Indah enggan menjelaskan detil bentuk pelanggaran dalam penetapan UMP 2024 tersebut.

Begitu juga dengan dua provinsi yang dimaksud.

Dia menjelaskan Peraturan Pemerintah memiliki derajat hukum yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri.
Sehingga Indah memaklumi jika ada daerah yang masih tidak sejalan dengan ketentuan kenaikan upah pekerja.