Jusuf Kalla: Yang Haram Perbuatannya, Bukan Produk Israel

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot produk pro-Israel bukan solusi, justru menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia, memicu pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan.

Aksi boikot berimbas pada anjloknya bisnis beberapa perusahaan multinasional di Asia Tenggara.

Ia meminta presiden berikan pernyataan terbuka terkait boikot produk asing yang terkat konflik.

MUI mendorong seluruh masyarakat untuk tetap beralih menggunakan produk dalam negeri yang tidak terafiliasi dengan Israel dan pendukungnya.

Asosiasi perlu meluruskan kalau beragam produk yang diboikot tersebut tidak berkaitan dengan Israel.

Tidak ada yang salah dengan fatwanya, namun akan menjadi masalah jika menafsirkannya secara kebablasan.

Aprindo pun mempertanyakan apakah ada kajian dan observasi resmi terkait fatwa tersebut.

Seruan boikot seperti ini berpotensi mengganggu psikologis hak konsumen.

Produk tidak punya sertifikasi halal maka tak bisa dijual di Indonesia karena payung hukumnya.

Lewat cara pemboikotan maka umat manusia sudah mampu membantu selain melalui donasi.

Keputusan itu juga dapat diartikan bukan sebuah paksaan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan suatu produk tertentu.

Sebuah akun Tik Tok bernama ud.syafaat membagikan momen dirinya membuang semua produk pro Israel.

JK menyoroti peran strategis masjid dalam membangun kemajuan umat. Ia mengemukakan konsep bahwa masjid harus 'dimakmurkan dan memakmurkan'.

Kedatangan Kalla disambut langsung oleh Presiden Prabowo dengan hangat.

Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tersebut turut dihadiri Solichin Kalla selaku CEO Kalla Group.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan, permintaan pertemuan tersebut disampaikan JK beberapa hari lalu.

JK mengungkap karakter perang modern yang kini beralih kiblat. Dari perang konvensional berubah menjadi perang berbasis teknologi.

Jusuf Kalla menegaskan kemajuan negara bergantung pada keseimbangan peran pemerintah dan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Jusuf Kalla membantah tuduhan pendanaan polemik ijazah Presiden Joko Widodo dan menempuh jalur hukum.

Jusuf Kalla juga menyoroti peran perguruan tinggi sebagai pusat pemikiran kritis dan intelektual.

JK tidak heran dengan tindakan Agung. Ia menyebut Agung pribadi yang kerap suka memecah belah hubungan organisasi.

Jusuf Kalla mendukung pasangan AMIN di Pilpres 2024.