Isu APBN untuk Utang KCIC Menguat, Alif Alumni ITB Ungkap Penjelasannya

Dalam penjelasannya, Alif memaparkan bagaimana posisi kebijakan fiskal bekerja dan apa konsekuensinya bagi APBN.

Pembahasan mengenai kemungkinan negara ikut menanggung sebagian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali mencuat dan memicu diskusi publik. Proyek yang sejak awal digadang-gadang menggunakan skema murni business to business (B2B) itu kini kembali dipertanyakan setelah muncul potensi keterlibatan APBN dalam penyelesaiannya.

Alif Hijrah (29), alumni Magister Matematika Institut Teknologi Bandung, turut menanggapi isu tersebut dan melakukan simulasi perhitungan mengenai dampak fiskal apabila pemerintah benar-benar menggunakan APBN untuk menutup sebagian kewajiban KCIC.

Dalam penjelasannya, Alif memaparkan bagaimana posisi kebijakan fiskal bekerja dan apa konsekuensinya bagi APBN.

"Fiskal itu mengatur pendapatan, belanja, utang, dan defisit. Semua ini diatur dalam APBN,” ujarnya dalam video TikTok di akun @aaliftowew, Rabu (19/11).

Sejumlah indikator fundamental

Menurut Alif, pemerintah telah memiliki proyeksi dasar lewat Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) untuk tahun 2026. Di dalamnya terdapat sejumlah indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi 4%, hingga proyeksi nilai tukar dan suku bunga. Dari gambaran itu, pemerintah menyusun kebutuhan belanja serta memperkirakan defisit sekitar Rp689 triliun atau 2,6% dari PDB.

Ia kemudian mengulas potensi dampak fiskal jika APBN digunakan untuk menutup utang KCIC, yang nilainya ditaksir mencapai Rp116 triliun. Jika seluruhnya dibayarkan negara, defisit APBN otomatis melonjak.

"Ini karena belanja pemerintah (G) akan bertambah. Kalau G naik, defisit ikut naik,” katanya.

Beban utang

Alif menghitung bahwa memasukkan seluruh beban utang tersebut dapat mendorong defisit menjadi 3,13% dari PDB, melewati batas maksimal 3% yang diatur undang-undang. Karena itu, menurutnya, pemerintah kemungkinan hanya bisa menanggung sebagian kecil.

"Kalau dipaksakan tetap 3%, ruang fiskalnya tersisa sekitar 0,32%. Itu kira-kira Rp82 triliun yang mungkin bisa dialokasikan,” ujarnya.

Jika dana Rp82 triliun itu dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), maka akan menambah biaya bunga bagi pemerintah.

"Bunganya sekitar 7%. Artinya pemerintah harus bayar sekitar Rp5,74 triliun per tahun,” kata dia.

Potensi alokasi APBN

Alif kemudian membandingkan angka tersebut dengan potensi alokasi APBN untuk sektor lain yang memiliki dampak sosial jauh lebih besar. Dengan nilai Rp82 triliun, menurut hitungannya, negara bisa membangun 82 ribu ruang kelas (asumsi Rp1 miliar per kelas), 820 rumah sakit (asumsi Rp100 miliar per unit), atau sekitar 1.367 kilometer jalur kereta baru di luar Jawa (asumsi Rp60 miliar per kilometer).

Ia juga menyinggung perbandingan Social Return of Investment (SROI) dari berbagai sektor. Pendidikan, katanya, memiliki SROI sekitar Rp5,52 triliun, kesehatan Rp4 triliun, dan infrastruktur daerah SROI 2. Sementara itu, SROI untuk proyek kereta cepat menurut perhitungannya hanya mencapai 0,045.

"Jadi jelas sekali perbandingannya,” ucapnya.

Alif menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekadar perhitungan teknis anggaran negara.

"Pada akhirnya ini tentang prioritas. Kebijakan mana yang memberi manfaat terbesar bagi masyarakat,” katanya.

Reporter magang: Ahmad Subayu