Dituding Jadi Organisasi Profit, Ketua Hipmi Beri Jawaban Begini

Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi baru-baru ini diseret dalam debat politik yang digelar di salah satu acara dan mendadak diberikan cap negatif. Dalam acara tersebut, Hipmi dituding merupakan organisasi profit.

Hal ini membuat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari angkat suara dan membantah tudingan tersebut.

Selama ini, banyak kader Hipmi yang memberikan sumbangsihnya dan memiliki peran besar di negara ini. Di antaranya pendiri Hipmi Abdul Latief yang dua kali menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya.

Ketum BPP Hipmi Periode 1986-1989 Sharief C Soetardjo sebagai Menteri KKP 2011-2014. Ketum BPP Hipmi periode 2001-2004 Muhammad Lutfi yang menjabat Menteri Perdagangan.

"Tak lupa Pak Presiden Jokowi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Hariyadi B Sukamdani, Oesman Sapta Odang, Agung Laksono, La Nyalla Matalitti, Bambang Soesatyo, Rosan P Roeslani, Novita Dewi, Sultan Najamudin, serta Bobby Nasution yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik demokrasi di Indonesia merupakan kader Hipmi,” urai AHB.

Semua sosok yang dia sebutkan hanya sejumlah contoh yang menunjukkan bahwa para kader Hipmi memiliki jiwa kenegaraan yang tinggi dan berkualitas yang membuat mereka tepat untuk memiliki peran penting dalam pemerintahaan hingga demokrasi di Indonesia.

AHB menambahkan, sebagai mitra pemerintah yang sama-sama ingin memajukan Indonesia, Hipmi sangat mendukung dengan agenda dilanjutkannya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan selanjutnya.

Karena itulah, dirinya menyayangkan jika ada pembahasan mengenai IKN yang dibawa ke ranah politik dan ada wacana untuk dihentikan proyeknya.

AHB menambahkan, sebagai mitra strategis pemerintah, HIPMI menyaksikan langsung bagaimana Presiden Joko Widodo berupaya memastikan infrastruktur Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara maju.

Mulai dari pembangunan IKN, 42 bendungan, 2.143 km jalan tol, 5.700 km jalan nasional, dan sudah ada 8,2 juta rumah dibangun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.