Buruh Pabrik Rokok Dapat BLT Dana Bagi Hasil Cukai Rp800 Ribu

BLT akan diberikan sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Ibbin, telah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 senilai Rp 800.000 per orang kepada 241 pekerja di fasilitas produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) yang berada di Blitar.

Penyaluran BLT DBHCHT ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja di sektor industri tembakau.

Ibbin menegaskan bahwa industri tembakau memberikan kontribusi signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan menjadi penyumbang besar DBHCHT.

"Industri tembakau telah berkontribusi besar dalam hal Penghasilan Asli Daerah (PAD), dan salah satu penyumbang DBHCHT yang lumayan besar. Ke depan, kami tidak hanya akan membuat iklim (investasi) yang bagus, tetapi juga mendorong pabrik rokok untuk lebih berkembang lagi," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sektor ini telah menyerap banyak tenaga kerja di daerahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibbin mengingatkan para pekerja di industri hasil tembakau, khususnya di Kota Blitar, untuk bekerja dengan tekun agar dapat meningkatkan perekonomian setempat.

Program BLT DBHCHT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di bidang tembakau. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa hasil cukai tembakau kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang memberikan manfaat langsung, termasuk untuk mendukung keberlanjutan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Urusan Eksternal Sampoerna, Arief Triastika, memberikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Blitar, yang terus berusaha memberikan perlindungan usaha bagi pengusaha dan pekerja untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Penyaluran BLT DBHCHT kepada para pekerja SKT Sampoerna, yang mayoritas adalah perempuan, tentunya sangat bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan para karyawan," ungkap Arief.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Ia menekankan bahwa penyerahan ini merupakan wujud nyata dari kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sampoerna berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, termasuk bagi karyawan SKT, dengan cara meningkatkan berbagai kompetensi agar mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan individu, organisasi, dan negara.

Salah satu langkah yang diambil oleh Sampoerna adalah mendukung pengembangan wirausaha bagi para pekerja SKT di luar jam kerja mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap peningkatan perekonomian di sekitar mereka.

"Sesuai dengan prinsip panduan Sampoerna, yaitu Falsafah Tiga Tangan, Sampoerna berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan kami, termasuk bagi karyawan," tutup Arief.

Sumbangan cukai jumbo dan aturan kemasan rokok polos dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara

Sebelumnya, wacana mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa mencantumkan identitas merek (kemasan rokok polos) melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Produk rokok sendiri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai.

Anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, menjelaskan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) diperkirakan mencapai Rp 216,9 triliun pada tahun 2024. Selain itu, data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa industri tembakau menyumbang 4,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan informasi tersebut,

Puteri menggarisbawahi pentingnya industri tembakau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Puteri menyatakan, "Industri ini punya multiplier effect yang dihasilkan melalui ekspansi investasi, penyediaan lapangan kerja dari hulu ke hilir, serapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku, hingga kontribusi pada cukai hasil tembakau," dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (26/2).

Dalam pandangan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa wacana penyeragaman kemasan rokok polos tidak didasarkan pada alasan yang jelas.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan angka perokok aktif, namun Agus menambahkan, "Saya masih tidak mengerti hubungan antara plain packaging (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dengan orang tidak merokok, tidak ada hubungannya. Kan mengeluarkan kebijakan harus selalu ada alasan yang kuat," tegasnya.

Agus juga berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara. Ia menekankan bahwa penerapan kemasan rokok polos dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal.

"Industri ini telah menjadi sumber pendapatan negara. Kalau merek (brand) mau dihilangkan, mana ada yang mau bikin produk (rokok) legal lagi? Ada merek saja bisa dipalsukan, apalagi enggak ada," tambahnya.

Penyebaran rokok ilegal semakin meluas

Puteri mengungkapkan bahwa meningkatnya penjualan rokok ilegal berkontribusi terhadap penurunan pendapatan negara. Pada tahun 2023, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditangkap mencapai 253,7 juta batang, dan angka tersebut melonjak menjadi 710 juta batang pada tahun 2024.

Dia berpendapat bahwa penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan memperburuk situasi ini.

"Peningkatan rokok ilegal ini tentu berpotensi menggerus penerimaan negara dari CHT," ungkap Puteri.

Selain itu, industri tembakau juga memberikan lapangan pekerjaan bagi 5,9 juta orang. Puteri merasa khawatir bahwa rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mengancam kelangsungan pabrik rokok, khususnya bagi para pekerja di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT), di mana sebagian besar karyawannya adalah perempuan.