Bulog Pastikan Cadangan Beras RI Aman, Tak Ada Tambahan Kouta Impor Beras

Perum Bulog menegaskan **stok pangan Bulog aman** dan terkendali, bahkan di tengah gejolak Timur Tengah dan potensi "Godzilla El Nino", berkat capaian swasembada pangan Indonesia yang kuat.

Perum Bulog menegaskan kesiapannya untuk mengekspor 1 juta ton beras premium tahun ini, menandai babak baru setelah Indonesia mencapai swasembada beras dan memperkuat posisi sebagai pemasok pangan global.

Bulog juga memiliki kajian tersendiri atas pengadaan beras impor terhadap harga gabah petani di wilayah sentra produksi.

Bulog optimis penugasan impoer beras akan terpenuhi sepanjang tahun 2024 dan tidak ada penambahan kouta.

Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.

Per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton.

Namun demikian, Bulog belum mendapatkan dokumen penugasan secara resmi dari pemerintah.

Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.

Bulog sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton.

Dirut Bulog belum mengambil keputusan apakah nantinya akan mengambil beras impor dari China.

Erick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Suyamto menjelaskan jumlah stok beras yang dikuasai BULOG saat ini sebanyak 1,7 juta ton

Keterlibatan BUMN dalam distribusi Minyakita agar bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan

Salah satu tantangan paling mendesak bagi produksi beras adalah perubahan iklim

Perum Bulog menyatakan isu penggelembungan harga beras impor itu tidak benar.

Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia bekerja sama meningkatkan produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen petani.

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Bulog tengah fokus dalam upaya penyerapan gabah atau beras petani dalam negeri.

Menurut dia, petani saat itu akan memulai panen. Sehingga, kebijakan impor beras akan merugikan petani Indonesia karena harga jual akan anjlok.

Ia menekankan, beras yang dimaksud bukan beras biasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Melainkan beras dengan spesifikasi tertentu.

Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional.

Pengamat pertanian Khudori menilai pemerintah perlu memberikan definisi yang jelas mengenai konsep Swasembada Pangan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat dan publik dapat menilai capaian pemerintah secara objektif.

Indonesia berupaya keras mewujudkan Strategi Swasembada Beras Berkelanjutan, menghindari jebakan impor pada 2026 dengan memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional secara komprehensif.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok dipenuhi dari produksi lokal.