Kementerian Perdagangan

Transformasi energi menuju kendaraan listrik semakin masif, namun perlindungan konsumen SPKLU menjadi aspek krusial. Simak bagaimana hak-hak pengguna dijamin di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur ini.

Direktur Utama Bulog instruksikan jajaran daerah segera gelar Operasi Pasar MinyaKita untuk atasi kelangkaan dan stabilkan harga sesuai HET, merespons keluhan masyarakat.

Program Realisasi Belanja Nasional Triwulan I 2026 mencetak rekor fantastis dengan transaksi mencapai Rp184,02 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan geliat ekonomi domestik.

Perum Bulog memastikan penguatan dan percepatan distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat, meskipun menghadapi kendala administratif dan.

Direktur Utama Perum Bulog memastikan stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton dan akan terus bertambah, menjamin ketersediaan pangan di tengah gejolak global. Masyarakat diimbau tidak perlu panik atau melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah Kota Surabaya serius menggenjot ekspor Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Coaching Clinic Export Program, siapkan pelaku usaha lokal menembus pasar global dan ciptakan lapangan kerja. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkat

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan perang global berkepanjangan berpotensi menekan pertumbuhan ekspor Indonesia, meski permintaan masih stabil, dengan tantangan utama pada logistik dan diversifikasi pasar.

Indonesia ajukan penangguhan konsesi di WTO terkait Sengketa Sawit dengan Uni Eropa. UE tak penuhi kewajiban, memicu langkah tegas Jakarta dan pertanyaan masa depan hubungan dagang.

Kementerian Perdagangan akan menertibkan penjualan MinyaKita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di pasar.

Indonesia menilai larangan standar subsidi perikanan WTO tidak adil bagi negara berkembang, khususnya nelayan kecil, dan menuntut perlakuan khusus agar kebijakan nasional tetap melindungi sektor perikanan.

Indonesia dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) optimistis dapat menyelesaikan perundingan substantif untuk Perjanjian Dagang Indonesia-GCC pada tahun 2026, membuka peluang besar bagi ekspor dan investasi Indonesia di pasar Timur Tengah.

Perum Bulog menegaskan kesiapannya untuk melakukan ekspor beras dan jagung pada tahun 2026, menyusul tercapainya swasembada dua komoditas pangan strategis ini. Langkah ini didukung penuh oleh berbagai pihak, sembari tetap memprioritaskan kebutuhan domesti

Indonesia dan Pakistan sepakat mempercepat perluasan perjanjian perdagangan dari IP-PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ditargetkan selesai 2027 untuk memperkuat integrasi ekonomi kedua negara.

Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan Pemulihan Pasar Aceh Tamiang, khususnya Pasar Kuala Simpang, telah mencapai 80 persen aktivitas pascabencana, menandakan bangkitnya roda ekonomi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin upaya percepatan Pemulihan Akuakultur Aceh dan lahan pertanian pasca banjir demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyalurkan 100 tenda darurat sebagai Bantuan Kemendag Aceh Tamiang untuk pedagang Pasar Kuala Simpang yang terdampak banjir, demi percepatan pemulihan ekonomi lokal.

Perum Bulog sukses menyalurkan 51.211 ton jagung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2025, menjaga stabilitas harga pakan ternak bagi peternak mandiri.

Nilai transaksi ekspor Kota Tangerang menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahun, bahkan menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten, menunjukkan daya saing produk lokal di pasar global.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meresmikan fasilitas Daycare Kemendag, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak serta mendukung keseimbangan kerja pegawai.