Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Direktur Utama Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya meminta Komisi XI DPR RI agar Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan inbreng Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp68 miliar dapat disetujui.

"Dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan di sektor kesehatan nasional, usulan PMN dari BMN senilai Rp 68 miliar pada PT Bio Farma mohon dapat disetujui," kata Shadiq dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (2/7).

Shadiq mengatakan, dengan adanya pandemi covid-19 pihaknya menyadari bahwa industri farmasi di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor.

Oleh karena itu, PT Bio Farma mengajukan usulan penambahan PMN dari BMN untuk mendukung ketahan kesehatan nasional harus diupayakan secara nyata.

Lebih lanjut, Shadiq pun menyebutkan jika usulan PMN senilai Rp68 miliar disetujui, maka akan dimanfaatkan untuk usaha yang lebih produktif.

"Bahwa pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif karena saat ini posisinya adalah mangkrak atau tidak terurus," ujarnya.

Kemudian PMN itu akan digunakan untuk percepatan kemandirian industri farmasi nasional dengan mengurangi impor.

Percepatan produksi vaksin baru sebagai upaya kemandirian nasional dan global untuk pencegahan penyakit seperti Rotavirus dan Rubella.

"Pak, bahwa Rotavirus itu adalah satu-satunya vaksin yang kami produksi dengan serrtifikasi halal, sehingga bisa kita gunakan untuk dalam negeri dan ekspor," ujarnya.

Selain itu, BMN tersebut akan digunakan untuk percepatan pengembangan produk bioteknologi baru untuk terapi kesehatan seperti stem cell.

Lalu untuk pemanfaatan terhadap aset eks flu burung berupa gedung dan peralatan yang telah didirkan di lahan milik PT Bio Farma (Persero).

Terkahir, akan digunakan untuk pengalihan produk impor menjadi produk dalam negeri yang dapat menghemat devisa.