Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik

Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

Wakil Ketua (waket) Komisi VI DPR RI, Muhammad Hekal menyebut bahwa tindakan tegas pemerintah dalam membersihkan badan usaha milik negara (BUMN) dari praktik korupsi merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik pada BUMN.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

"Itu menjadi syarat juga, sebab kita kan selalu dikenal bahwa BUMN ini isinya banyak korupsi, banyak main-main. Nah kita harus buktikan, karena salah satu yang kita mau lakukan pada BUMN ini kan membesarkan, menyehatkan, menguatkan," kata Hekal dikutip dari Antara, Rabu (7/8).

Dia mencontohkan, keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi di sejumlah BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia.

Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut, tambahnya, telah membuahkan hasil positif, di mana perusahaan-perusahaan itu kini telah kembali sehat dan beroperasi secara normal.

Pada kesempatan itu Hekal mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPR dan Kementerian BUMN dalam upaya membersihkan BUMN.

“Kerja sama kita periode ini dengan Pak Menteri, Erick Thohir, saya rasa cukup bagus, seperti waktu Jiwasraya. Kita minta penindakan dulu harus dikedepankan, dan akhirnya pelaku-pelakunya sudah kena," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan ini membuktikan bahwa BUMN dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

"Kerja sama yang dilakukan antara DPR dengan Kementerian BUMN cukup bagus. Terutama kita juga bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa memang BUMN ini bisa kita andalkan. Dan pelaku-pelaku-pelaku yang korporatif tidak kita toleransi," katanya.

Erick Thohir Bongkar Kasus Besar di BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi Kejaksaan Agung yang mau berkolaborasi untuk membongkar kasus besar di perusahaan BUMN. Seperti Jiwassraya, Garuda Indonesia, hingga Waskita Karya.

"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan Asabri Rp22,8 triliun. Ini hal yang luar biasa dan kehormatan buat kami dari BUMN bisa terus berkolaborasi dengan Kejaksaan karena sudah membongkar kasus-kasus besar," ujar Erick Thohir saat ditemui wartawan usai kegiatan "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, dikutip Antara, Minggu (27/8).

Namun, pihaknya menyadari bahwa masih ada perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah dari hasil audit.

"Masih ada yang lainnya (perusahaan BUMN bermasalah), tunggu tanggal mainnya saja," ucapnya.

Menurutnya yang sudah dilaporkan dan sedang didalami Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah Dana Pensiun.

"Yang kami laporkan waktu itu Dana Pensiun, tapi masih harus mendalami audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akan laporkan ke Kejaksaan," ucap Erick.