Begini Strategi Pemerintah Atasi Banjir Produk Impor di Dalam Negeri

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan masalah utama dihadapi industri tekstil disebabkan kurangnya transparansi penentuan kuota impor tekstil.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Menurut Mendag Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.

Mendag menyebut saat ini marak warga negara asing yang berdagang di mal, pusat perbelanjaan atau pusat grosir besar.

Asosiasi berharap Sri Mulyani lakukan penyelidikan oknum mafia impor ilegal.

Satgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.

Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.

Pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.

Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi ketidakpastian.

Kegiatan ini menjadi simbol solidaritas dan aksi nyata kolaborasi antara figur publik digital dan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.

Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.

Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel intensifkan sosialisasi Bea Cukai Haji terkait barang bawaan dan registrasi IMEI kepada biro perjalanan haji dan umrah. Pahami aturan agar perjalanan ibadah lancar tanpa kendala.

Kasus kontaminasi Udang Radioaktif Cesium-137 memicu pengetatan regulasi impor di Indonesia setelah sembilan kontainer terdeteksi positif di Tanjung Priok.

Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.

Kendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Sejumlah relaksasi pengaturan izin diberikan dan beberapa di antaranya kembali ke Permendag 25 Tahun 2022 untuk tujuan yang sama.

Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.