Bahlil Mau Polisi hingga TNI Jadi Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM

Profesi polisi hingga jaksa dinilai mampu memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memilih Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, dari kalangan kepolisian, TNI, hingga Kejaksaan.

"Pesan saya, Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa," tegas Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11).

Bahlil mengatakan, alasan menunjuk Dirjen Gakkum ESDM dari profesi polisi hingga jaksa demi memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, saat ini banyak izin tambang yang diterbitkan menyalahi prosedur yang berlaku.

"Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan, sampai bisa keluar IUP ini. Ternyata setelah dicek lagi, bupatinya siapa? sudah meninggal.

Nomor surat kadang-kadang aneh, surat pengantar KTP atau bahkan surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP," ucapnya.

Diakuinya praktik tersebut terjadi lantaran ada anak buahnya yang berkongkalikong dengan pengusaha nakal ataupun pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan.

"Dan ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal ya, pak Dirjen evaluasi juga karyawan kita, gak mungkin itu terjadi Kalau tanpa ada kolaborasi," tegasnya.

Oleh karena itu, Bahlil meminta jajaran Kementerian ESDM dan pengusaha untuk bersama-sama meninggalkan praktek kotor demi mendapatkan izin usaha pertambangan.

Ia berjanji tidak akan ragu menindak siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor tersebut.

"Jadi, sudahlah saya mohon dengan segala hormat, dari lubuk hati yang paling dalam, jangan paksakan saya melakukan di luar batas kewajaran," tandasnya.

Kementerian ESDM Buka Seleksi Dirjen Gakkum

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) bakal membuka seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum). Untuk mengisi posisi eselon I pada sebuah direktorat jenderal yang baru terbentuk di Kementerian ESDM itu.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, putusan pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Kementerian ESDM masih menunggu adanya aturan turunan berupa Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengisian posisi aparat di sana.

Untuk pengisian posisi eselon I akan dilakukan seleksi terbuka. Yuliot membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum (APH) semisal polisi dan hakim untuk menjadi Dirjen Gakkum Kementerian ESDM.

Secara tujuan, pembentukan Ditjen Gakkum ini untuk mencegah tindak kriminal di sektor energi dan pengelolaan komoditas mineral, semisal aksi penambangan ilegal.