Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Guna menjaga kontribusi sektor pertanian tersebut, pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi.

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Pertanian saat ini menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari jasa para petani yang telah bekerja keras mendukung ketahanan pangan nasional.

Guna menjaga kontribusi sektor pertanian tersebut, pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi.

Tak hanya itu, pemerintah melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp25 triliun untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Pada tahun 2024, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Tidak sampai di situ, pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto mengatakan bahwa tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk non-subsidi.

"Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024," ungkap Bob.

Bob menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mendapat mandat untuk berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan tanam dengan menyediakan pupuk subsidi dan non-subsidi.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di brrbagai kota/kabupaten selama bulan Januari.

Kegiatan pertama berlangsung di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (8/1).

“Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, di 30 kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” kata Bob.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk non-subsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

Hingga tanggal 31 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah.

Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.

"Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonpsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani," tutup Bob.