Perkuat Ketahanan Pangan Indonesia, Gibran Ajak Petani dan Nelayan Bersinergi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya Ketahanan Pangan Indonesia demi kemandirian bangsa, mengajak petani dan nelayan bersatu menghadapi tantangan global.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali urgensi kemandirian pangan nasional saat membuka Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII. Acara penting ini berlangsung di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu ini. Indonesia, menurut Gibran, harus mengurangi ketergantungan pada negara lain untuk kebutuhan pangan.

Dalam pidatonya, Gibran menyoroti peran krusial petani dan nelayan di seluruh negeri dalam memperkuat Ketahanan Pangan Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting di tengah dinamika global yang semakin menantang. Situasi geopolitik, perang dagang, dan tarif antarnegara menjadi alasan utama perlunya kemandirian pangan yang kuat.

Gibran menyatakan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memastikan negara tidak terlalu bergantung pada bangsa lain dalam memenuhi kebutuhan dasar. Langkah strategis ini penting untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional.

Tantangan dan Prioritas dalam Sektor Pangan Nasional

Wakil Presiden Gibran mengakui masih ada beberapa tantangan signifikan dalam upaya Ketahanan Pangan Indonesia. Ia menyoroti adanya kekurangan dalam pengelolaan sektor pertanian dan perikanan. Isu-isu ini memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif dari berbagai pihak.

Gibran menggarisbawahi pentingnya menjaga lahan pertanian dari konversi fungsi menjadi non-pertanian. Ia juga menekankan perlunya memastikan petani memiliki akses mudah terhadap benih berkualitas dan opsi pembiayaan yang memadai. Akses ini krusial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Kepastian bagi pembeli hasil panen (offtaker) dan menjaga harga tetap stabil pada tingkat yang menguntungkan juga menjadi perhatian. Perbaikan mekanisme penyimpanan hasil panen sangat vital, Gibran menambahkan. Distribusi pupuk bersubsidi yang efisien dan tepat waktu juga harus ditingkatkan secara signifikan.

Deregulasi dan Dukungan Pemerintah untuk Petani

Menanggapi tantangan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah telah menyederhanakan kerangka subsidi pupuk. Ini dilakukan dengan menggabungkan 145 peraturan yang tumpang tindih sebelumnya menjadi satu sistem yang lebih efisien. Langkah deregulasi ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran pupuk kepada petani.

Wakil Presiden secara khusus mengapresiasi peran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas langkah deregulasi tersebut. Kementan telah memulai berbagai upaya untuk mengembangkan dan merevitalisasi pabrik pupuk. Ini juga memastikan pasokan bahan baku yang memadai dari berbagai daerah di Indonesia.

Upaya ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan perikanan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha di sektor pangan. Dengan demikian, diharapkan Ketahanan Pangan Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan dan merata.

Kolaborasi Lintas Sektor di PENAS XVII

Pidato Wakil Presiden tersebut disampaikan di hadapan sekitar 13.000 peserta PENAS XVII dari seluruh penjuru negeri. Delegasi dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur turut hadir dalam acara penting ini. Kehadiran ribuan petani dan nelayan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu pangan nasional.

Beberapa pejabat negara juga turut hadir dalam acara tersebut, menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap program Ketahanan Pangan Indonesia. Di antaranya adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kehadiran mereka menegaskan sinergi antar lembaga pemerintah.

Hadir pula Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding juga terlihat di antara para tamu undangan. Kehadiran berbagai pejabat ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menangani isu pangan.

Sumber: AntaraNews