Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penyaluran bansos reguler Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan kedua akan cair pada pekan kedua April 2026, didukung percepatan data penerima manfaat.

Kementerian Sosial mencatat ada tiga juta penerima baru bansos PKH-Sembako yang masih menunggu proses administrasi untuk pencairan bantuan, dengan percepatan jelang Ramadhan.

Kementerian Sosial (Kemensos) siap menyalurkan BLTS Tahap Kedua kepada 12 juta keluarga penerima manfaat mulai pekan depan, memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp13,9 triliun untuk Bantuan Pangan Beras selama empat bulan, menjangkau 18,2 juta keluarga. Simak detail penyalurannya!

Setiap keluarga penerima berhak mendapatkan 20 kilogram beras dan bantuan tunai sebesar Rp400.000.

Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sejumlah bansos yang cair bulan ini ialah bansos Program Keluarga Harapan.

Pemerintah resmi melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat miskin pada tahun 2025.

Program bantuan pangan beras dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Lebih dari 1300 Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan bansos 20 kg di Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat.

Bansos beras 20 kg untuk Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) disalurkan di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (22/07/2025).

Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah untuk melakukan pengecekan data ulang.

Penyaluran bantuan pangan beras yang dimulai pada bulan Juli 2025 dianggap sebagai langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga beras.

Program bansos beras kemasan 10 kilogram akan direalisasikan mulai Januari 2025 mendatang.

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.