Proyek Nimbus & Perlawanan Karyawan Google Tak Sudi Teknologinya Dipakai Israel buat Bantai Warga Palestina

Mengapa karyawan Google menentang kontrak senilai USD 1,2 miliar antara Google dengan pemerintah Israel?

Kamis, 25 Apr 2024 12:08:00

Mengapa karyawan Google menentang kontrak senilai USD 1,2 miliar antara Google dengan pemerintah Israel?

Proyek Nimbus & Perlawanan Karyawan Google Tak Sudi Teknologinya Dipakai Israel buat Bantai Warga Palestina

Karyawan Google yang berbasis di Amerika Serikat melakukan protes di kantor raksasa teknologi tersebut di New York City, Kalifornia, dan Seattle. Mereka menentang kontrak senilai USD 1,2 miliar antara Google dengan Israel.

Dikenal sebagai Proyek Nimbus, kontrak bersama antara Google dan Amazon yang ditandatangani pada 2021 itu bertujuan untuk menyediakan infrastruktur komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), dan layanan teknologi lainnya kepada pemerintah Israel dan militernya.

Seperti diketahui, Israel ramai dikecam atas perang yang dilancarkannya di Gaza, Palestina. Bahkan, para ahli PBB dan beberapa negara menyebut aksi militer Israel di Gaza, Palestina sebagai “genosida”.

Sejak 7 Oktober 2023 hingga April 2024, Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan membunuh lebih dari 34.000 warga Gaza Palestina. Dari jumlah itu sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Lantas apa alasan para karyawan Google memprotes proyek Nimbus?

Aksi duduk minggu lalu di New York dan Sunnyvale California dipimpin oleh No Tech For Apartheid, yang telah mengorganisir karyawan Google melawan Proyek Nimbus sejak tahun 2021.

Para karyawan menentang hubungan perusahaan mereka dengan Israel, yang menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atas pembantaian yang dilakukan di Gaza.

Para pekerja teknologi menuntut agar mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana tenaga kerja mereka akan digunakan. Dengan sedikitnya kejelasan mengenai proyek tersebut, mereka khawatir teknologi tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Pekerja di Amazon dan perusahaan induk Facebook, Meta, juga bentrok dengan bos mereka karena hubungan perang.

"Mustahil untuk merasa bersemangat dan semangat bekerja ketika Anda tahu perusahaan Anda menyediakan produk-produk pemerintah Israel yang membantunya melakukan kekejaman di Palestina," kata Tina Vachovsky, staf insinyur perangkat lunak di Google, dalam sebuah testimoni yang dipublikasikan di No Tech Apartheid website.

Menurut laporan tahun 2021 oleh outlet berita The Intercept yang berbasis di AS, Google menawarkan kemampuan AI tingkat lanjut ke Israel, yang dapat mengumpulkan data untuk pengenalan wajah dan pelacakan objek sebagai bagian dari Proyek Nimbus.

Aktivis dan akademisi khawatir dengan penggunaan AI yang dilakukan Israel untuk menargetkan warga Palestina. Sementara pakar hukum mengatakan penggunaan AI dalam perang melanggar hukum internasional.

"Sebenarnya terdapat kurangnya transparansi yang mengejutkan mengenai apa yang dicakup oleh proyek ini, di luar penyediaan komputasi awan yang komprehensif dan dapat dioperasikan, yang pada dasarnya adalah sistem penyimpanan data, pengelolaan dan pembagian data," kata Ramesh Srinivasan, profesor di Universitas California, Los Angeles (UCLA), kepada Al Jazeera dikutip merdeka.com, Kamis (25/4/2024).

Dia mengatakan, data untuk pemerintah Israel kemungkinan besar akan diperluas ke militer Israel.

"Jadi ini adalah proyek yang menandai dan menyoroti hubungan langsung yang dimiliki perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, tidak hanya dengan apa yang disebut sebagai kompleks industri militer, namun juga secara langsung membantu dan bersekongkol dengan pemerintah Israel,"

jelasnya.

Dalam sebuah pernyataan, pihak Google mengatakan bahwa kontrak Nimbus tidak ditujukan pada beban kerja yang sangat sensitif, rahasia, atau militer yang relevan dengan senjata atau badan intelijen. Raksasa teknologi ini mengatakan pihaknya bekerja sama dengan beberapa pemerintah di seluruh dunia, termasuk Israel.

Google telah memecat 28 karyawannya pekan lalu karena melakukan protes terhadap kontrak komputasi awan bersama dengan pemerintah Israel. Google menyebut mereka "melanggar kode etik Google" dan "kebijakan pelecehan, diskriminasi, dan pembalasan".

Selain itu, setidaknya sembilan karyawan Google ditangkap karena aksi duduk di kantor Google di New York dan Sunnyvale.

CEO Google Sundar Pichai mengeluarkan peringatan terselubung dalam postingan blognya pekan lalu.

"Kami memiliki budaya diskusi yang dinamis dan terbuka yang memungkinkan kami menciptakan produk luar biasa dan mewujudkan ide-ide hebat menjadi tindakan. Itu penting untuk dilestarikan," tulisnya.

"Namun pada akhirnya kita adalah tempat kerja dan kebijakan serta ekspektasi kita jelas: ini adalah bisnis, dan bukan tempat untuk bertindak dengan cara yang mengganggu rekan kerja atau membuat mereka merasa tidak aman, mencoba menggunakan perusahaan sebagai platform pribadi, atau untuk memperebutkan isu-isu yang mengganggu atau memperdebatkan politik. Ini adalah momen yang terlalu penting sebagai sebuah perusahaan untuk kita alihkan perhatiannya," tulisnya.

Namun para pekerja teknologi tidak terpengaruh oleh peringatan tersebut. Mohammad Khatami, seorang insinyur perangkat lunak Google yang ditangkap karena berpartisipasi dalam aksi duduk di New York, mengatakan kepada US outlet Democracy Now bahwa para pekerja ditangkap karena "berbicara menentang penggunaan teknologi kami untuk mendukung genosida pertama yang didukung AI".

Menurut kelompok No Tech For Apartheid, Google memecat 20 pengunjuk rasa lainnya pekan ini. Sehingga jumlah total orang yang dipecat menjadi sekitar 50 orang.

"Tujuan Google jelas: perusahaan berusaha meredam perbedaan pendapat, membungkam para pekerjanya, dan menegaskan kembali kekuasaannya atas mereka," kata Jane Chung, juru bicara No Tech For Apartheid, pada Selasa lalu.

Google mengatakan menambah memecat pekerja setelah penyelidikannya mengumpulkan rincian dari rekan kerja yang "terganggu secara fisik". Penyelidikan itu juga mengidentifikasi karyawan yang menggunakan masker dan tidak membawa lencana staf untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun tidak disebutkan berapa banyak orang yang dipecat.