Rutan TNI

Kapuslemasmil Babinkum TNI Brigadir Jenderal TNI Salidin melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi para narapidana militer sontak jadi sorotan. Berikut potretnya dilansir dari kanal YouTube Lemasmil Surabaya, Selasa (25/1).

Seorang anggota TNI yang sebelumnya berpangkat Letnan Kolonel, seketika pangkatnya hilang tak berbekas. Beredar video di media sosial dan lantas viral, seorang Letkol digojlok oleh para tahanan senior.

"Kami di Lapas kekurangan senjata, kalau ada senjata tahun berapa itu, mungkin kalau ditembakkan tak meletus lagi."

Mereka diungsikan ke Rutan Guntur lantaran ruang tahanan KPK kebanjiran dua pekan lalu.

KPK juga akan memindahkan Heru Kisbandono ke Rutan militer itu.

Anjing-anjing tersebut ada sejak 2007, dan yang terbaru didatangkan dari Surabaya.

Rutan Guntur milik Pomdam Jaya TNI yang dipinjam KPK telah siap digunakan untuk menahan tersangka kasus korupsi.

"Yang 3 ini siap dipakai," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Rutan Guntur, Rabu (21/11).

Rutan milik TNI tersebut sekarang telah siap digunakan untuk menampung tahanan tindak pidana korupsi.

Serah terima itu dilakukan oleh Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Cpm Dedy Iswanto dan Kepala Biro Umum KPK.

KPK meminjam rumah tahanan militer Guntur untuk menahan para koruptor.

Jika sudah siap, TNI AD pun menjamin tidak akan membiarkan penjaganya disuap koruptor.

Tekad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan TNI terkait peminjaman rumah tahanan Guntur sudah bulat.

TNI berkomitmen untuk ikut andil memberantas korupsi bersama-sama KPK.

Menteri Amir menilai penggunaan rutan TNI sebagai itikad baik KPK memanfaatkan fasilitas negara yang tidak terpakai.

"Saya tidak akan mundur selangkah pun untuk membatalkan MoU yang sudah saya tandatangani dengan TNI," kata Abraham.

Meski demikian, politisi Golkar ini menyatakan setuju apabila penggunaan tahanan militer untuk kepentingan KPK.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan TNI sudah mereformasi diri.

"Yang penting hukum dijalankan bukan untuk popularitas dan kepentingan yang lain," kata Wakapolri Komjen Nanan Sukarna.

MoU KPK dan TNI ini dinilai malah merusak semangat reformasi yang berhasil memisahkan sipil dan militer.