Kementerian Hukum dan HAM meminta bantuan TNI untuk menjaga lapas dan rutan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya juga kekurangan senjata dalam menjaga lapas dan rutan."Kami di Lapas sangat kekurangan senjata, kalau ada senjata tahun berapa itu, mungkin kalau ditembakkan tidak meletus lagi, padahal rawan sekali. Apalagi di tempat-tempat seperti, Nusakambangan, di mana ada napi-napi yang berat-berat, teroris, pembunuh dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan kerjasama itu, dan ini sudah disiapin oleh Panglima," kata Yasonna saat menandatangani MoU di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (2/4).Selain itu, dia mengatakan prajurit TNI bisa memberikan pelatihan terhadap penjaga lapas dalam kedisiplinan dan menembak. Bahkan pihak TNI bisa membantu lapas atau rutan yang berada di perbatasan Indonesia."Tidak hanya di Nusakambangan, kami minta bantuan Panglima TNI karena di Nusakambangan ada lapas-lapas yang super maximum security, di ujung itu ada daerah yang kosong, kita meminta Panglima untuk menempatkan pos TNI di sana, supaya arus masuk dari luar masyarakat yang sekarang mulai banyak di kampung laut, itu sedimentasi sangat dekat dengan Nusakambangan," jelasnya.Lapas Nusakambangan, kata dia, banyak narapidana seperti bandar narkoba dan teroris. Sehingga TNI bisa diperbantukan untuk mengatasi narapidana tersebut yang ingin melarikan diri."Sementara yang dibutuhkan 220 personel tahun ini, nanti terserah apa yang bisa difasilitasi oleh Panglima," tutupnya.
Menkum HAM minta TNI pasok senjata buat petugas lapas dan rutan
"Kami di Lapas kekurangan senjata, kalau ada senjata tahun berapa itu, mungkin kalau ditembakkan tak meletus lagi."
Rekomendasi