Ombudsman

Laporan tersebut diajukan oleh Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Dia menekankan pentingnya para pejabat negara untuk mematuhi hukum yang berlaku. Prasetyo pun menyayangkan kasus hukum yang menjerat Hery Susanto.

Fakta itu diketahui usai Majelis Etik memeriksa sejumlah pegawai untuk menentukan hukuman terhadap pelanggaran etik dilakukan Hery Susanto.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona tegaskan **penguatan otonomi digital** sebagai strategi masa depan pelayanan publik di Indonesia, demi layanan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

Ombudsman RI siap mengawal Pengawasan SPMB 2026 melalui tiga tahapan krusial. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas bagi calon murid baru, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Kondisi itu disebut membuat proses pengambilan keputusan di internal lembaga menjadi tidak sehat.

Sementara itu, Kejaksaan Agung disebut menerima 14 laporan terkait perkara tersebut.

Jimly mengatakan, majelis etik telah dua kali memeriksa HS, termasuk satu pemeriksaan yang dihadiri kuasa hukumnya.

Hery muncul sekitar pukul 11.19 WIB. Ia diapit petugas, melangkah menuju mobil tahanan.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik yang lebih akuntabel.

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI.

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) gencar pantau pelayanan mudik Lebaran 2026 di berbagai titik transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik, serta mencegah malaadministrasi.

Yeka Hendra Fatika, mantan anggota Ombudsman yang bertanggung jawab dalam pengawasan perekonomian, termasuk pertanian, perdagangan, keuangan, dan logistik.

Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat sejumlah pihak dalam kasus minyak goreng.

Ombudsman RI mendesak pemerintah mengevaluasi rencana impor 150 ribu mobil niaga dari India untuk program logistik desa, menyoroti potensi hambatan teknis dan pentingnya keselarasan kebijakan energi nasional.

Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendekatkan pelayanan hukum dan administrasi di Bone Bolango melalui gerai di Balai Desa Boludawa, memastikan masyarakat memperoleh akses pengaduan yang mudah dan langsung.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di Bangka Belitung, memastikan penyaluran gas tiga kilogram tepat sasaran dan sesuai ketentuan berlaku untuk masyarakat yang berhak.