Lhkpn

LHKPN Muhammad Qodari per Januari 2025 menunjukkan total kekayaan Rp261,9 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp182,7 miliar.

Arnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut menunjukkan partisipasi luas Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL).

KPK menegaskan bahwa tenggat waktu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Selasa (31/3/2026).

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

KPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, AI untuk memeriksa LHKPN membuat kinerja lebih optimal dan efisien.

Sejumlah artis yang menjadi pejabat pemerintah telah menyampaikan LHKPN ke KPK.

KPK mengungkapkan fakta baru di balik penyitaan mobil Mercedes Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil

KPK mengimbau kepada para penyelenggara negara agar segera memenuhi kewajibannya dengan melaporkan hartanya.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, liburan ke Jepang tanpa izin selama Lebaran, memicu kontroversi karena kekayaannya yang fantastis di tengah kemiskinan daerah.

Sahroni mengatakan, KPK harus mempunyai sanksi tegas bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.

KPK menyebut, masih terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

KPK mengingatkan Ifan masuk kategori wajib lapor LHKPN sejak resmi dilantik sebagai Dirut PFN selaku pejabat negara.

Deddy Corbuzier belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diangkat menjadi Staf Menhan.

Dalam Perkom Nomor 2 (tahun) 2020 tercatat batas akhir dari pelaporan LHKPN jabatan baru adalah tiga bulan pascapelantikan.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola perusahaan yang baik.