Banggar Dpr

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah menunda program yang belum mendesak dan memperketat subsidi guna menjaga APBN 2026 di tengah kenaikan ICP.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik yang telah disepakati DPR dan pemerintah, sesuai mandat konstitusi APBN.

Program MBG digulirkan Presiden Prabowo sebagai cara intervensi kebijakan agar gizi anak anak Indonesia membaik.

Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berfikir presiden.

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern.

Badan Anggaran DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh demi membalikkan catatan negatif lembaga pemeringkat internasional dan memulihkan kepercayaan investor.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Said merekomendasikan di APBN 2025, untuk menambah bantuan kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga.

Jika dana tersebut lebih banyak digunakan oleh sektor korporasi, dampak ekonomi terhadap masyarakat bawah tidak akan terasa secara signifikan.

Badan Anggaran DPR menolak permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Said postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar.

Menurut Said Abdullah, sistem kuota selama ini dipakai dalam menjalankan kebijakan impor seringkali menjadi ajang berburu rente.

Cucun menyebut, upaya menjaga stabilitas pangan itu juga sekaligus dapat mengendalikan laju inflasi di bulan puasa hingga Lebaran nanti.