Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan Indonesia harus berani melawan mafia perusak kekayaan hutan. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat.

KPK menitipkan satu unit mobil sitaan dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Mobil sitaan ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional Pemkab Tolitoli.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum baru dengan menyiapkan Gugatan Aset Pemprov NTB atas sengketa Gedung Wanita dan Bawaslu, optimis temukan fakta baru dan pertahankan hak daerah.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengajak pengusaha Jepang untuk berinvestasi dan bermitra dengan Danantara, menjamin keamanan serta reputasi baik Indonesia dalam mengelola aset negara dan memberikan keuntungan signifikan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat Nilai BMN NTT mencapai Rp78,39 triliun per Februari 2026, menunjukkan kontribusi vital bagi pembangunan daerah dan nasional.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengingatkan seluruh ASN Jakarta Barat untuk tidak memakai kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2026, demi menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan larangan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran 2026, guna mencegah penyalahgunaan aset negara.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Kejaksaan Negeri Batang berhasil mengembalikan dana Rp7,3 miliar atas kelebihan bayar listrik Pemkab Batang ke kas daerah. Temuan kelebihan bayar listrik Batang ini merupakan hasil penyelidikan pidsus yang berfokus pada pemulihan keuangan negara dan pengu

Agrinas Palma Nusantara berkomitmen kuat menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat dalam industri sawit berkelanjutan, menandai babak baru pengelolaan aset negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat nilai Barang Milik Negara (BMN) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp105 triliun pada tahun 2025, angka ini berkontribusi signifikan pada pembangunan dan layanan publik di wilayah tersebut.

Komunitas 98 Resolution Network menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait pencabutan HGU Sugar Group di Lampung, menegaskan pentingnya pemulihan wibawa negara.

Prabowo Mania 08 menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mencabut HGU lahan di Lampung demi memperkuat pertahanan nasional dan mengoptimalkan aset negara.

Pemerintah Kota Kupang, NTT, berhasil merampungkan legalitas tanah hibah untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang setelah penantian hampir 15 tahun, menandai komitmen kuat terhadap tertib administrasi dan pemberantasan narkoba.

Tiga perusahaan dinyatakan gugur dalam penjelasan lelang (aanwijzing) kapal super tanker MT Arman 114 di Batam karena tidak memenuhi syarat, menambah tantangan dalam proses lelang MT Arman 114 yang akan datang.

Kolaborasi apik antara BPN Cianjur dan PLN UIP JBT sukses selesaikan proses pengadaan tanah untuk proyek SUTT 150 kV Tanggeung-Jampang Kulon, siap perkuat pasokan listrik di Jawa Barat Selatan dan mengakselerasi ekonomi lokal.