Aset Negara

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) meraih rekor **Pendapatan GBK 2025** sebesar Rp812 miliar, menandai babak baru dalam optimalisasi aset negara dan pengelolaan kawasan strategis ini.

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia berhasil merebut kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari penguasaan sektor kelapa sawit dan pertambangan, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana penertiban Satgas PKH senilai triliunan rupiah akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah dan rumah masyarakat, demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan Indonesia harus berani melawan mafia perusak kekayaan hutan. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik, guna menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara. Larangan KPK Larang Kendaraan Dinas ini berlaku bagi se

Danantara Perkuat Fondasi Kelembagaan dan tata kelola di tahun pertama operasionalnya, menyiapkan landasan kokoh untuk transformasi aset negara dan penciptaan nilai jangka panjang bagi Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran, mengancam sanksi berat bagi pelanggar. Kebijakan ini menguatkan **Larangan Mobil Dinas Mudik** yang telah diatur pemerintah pusat.

PT KAI Daop 7 Madiun menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Blitar untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga aset negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sukses melelang aset terkait kasus BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS) dari terpidana Eko Edi Putranto, menandai upaya pemulihan kerugian negara. Simak detail lelang aset BLBI ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Kejaksaan Negeri Batang berhasil mengembalikan dana Rp7,3 miliar atas kelebihan bayar listrik Pemkab Batang ke kas daerah. Temuan kelebihan bayar listrik Batang ini merupakan hasil penyelidikan pidsus yang berfokus pada pemulihan keuangan negara dan pengu

Agrinas Palma Nusantara berkomitmen kuat menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat dalam industri sawit berkelanjutan, menandai babak baru pengelolaan aset negara.