Sosok Kolonel Barlian, Mantan Panglima Kodam yang Ambil Alih Pemerintahan Sumatera Selatan saat PRRI

Alih-alih adanya PRRI membuat riuh keadaan pemerintah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera, peran kolonel ini justru bersikap sebaliknya.

Jumat, 15 Mar 2024 15:01:00

Alih-alih adanya PRRI membuat riuh keadaan pemerintah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera, peran kolonel ini justru bersikap sebaliknya.

Sosok Kolonel Barlian, Mantan Panglima Kodam yang Ambil Alih Pemerintahan Sumatera Selatan saat PRRI

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) telah membuat gejolak di daerah-daerah menjadi tidak stabil, kemudian ditambah dengan keterlibatan pihak militer.

Melalui PRRI ini banyak tokoh-tokoh besar di bidang militer yang beralih dari pemerintahan Soekarno menuju PRRI dengan berbagai macam sebab dan masalah yang ada. Namun, salah satu tokoh besar militer ini justru bersikap netral dan sangat kooperatif. (Foto: Wikipedia)

Tokoh besar yang dimaksud adalah Kolonel Barlian bin H. Senapi Anggur, lahir 23 Juli 1922 di Tanjung Sakti, Sumatera Selatan ini adalah mantan Panglima Kodam IV/Sriwijaya sekaligus salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia.

Dalam menyikapi gejolak PRRI, ia lebih memilih untuk mengambil keputusan dingin dan berusaha tidak menambah buruk keadaan pada saat itu. Seperti apa bentuk perjuangan dan sikapnya terhadap pemerintah pusat? Simak profilnya yang dirangkum merdeka.com dari beberapa sumber berikut ini.

Masa Pendidikan

Barlian merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan H. Senapi bin Anggur dan Hj. Renimpan binti Kenadjib. Tahun 1929, kehidupan kecil Barlian tidak seperti anak pada umumnya, ia bersama kakaknya yaitu Ramli dibawa ayahnya ke Bengkulu saat usianya 7 tahun.

Mereka kemudian tinggal di rumah milik teman ayahnya bernama Demang Toha lalu didaftarkan sekolah ke Hollands Indiandsche School (HIS). Barlian berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 1937.

Setelah selesai sekolah HIS, Barlian melanjutkan di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs atau MULO di Malang dan lulus pada tahun 1941. Setahun kemudian, ia daftar Sekolah Dagang Menengah di Bandung.

Kemudian, pada tahun yang sama ia juga menempuh Sekolah Latihan Pegawai di Singapura pada tahun 1942. Ia sempat merasakan bekerja di Kantor Residen Bengkulu sebagai Calon Wedana tahun 1943.

Karier Militer

Mengutip dari situs esi.kemdikbud.go.id, ketika masa penjajahan Jepang, Barlian bergabung dengan Gyugun atau tentara sukarela. Tak lama kemudian, Barlian ditugaskan untuk memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Karesidenan Bengkulu.

Tahun 1950, Barlian ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat sebagai Kepala Staf Logistik. Puncak kariernya ketika Ia menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium (TT) II/Sriwijaya pada tahun 1956.

Pada saat itu, Barlian tergabung dalam pembentukan Dewan Daerah yang menjadi embrio dari adanya PRRI. Masih ditahun yang sama, di beberapa daerah sudah terbentuk dewan-dewan oleh para perwira menengah berpangkat kolonel dan letnan kolonel.

Mendirikan Dewan Garuda

Pembentukan dewan-dewan khususnya di wilayah Sumatera sebagian besar dilakukan oleh pelaku di tubuh militer. Contohnya saja seperti Kolonel Maludin Simbolon yang membentuk Dewan Gajah dan Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Husein di Sumut.

Tak ingin ketinggalan, Kolonel Barlian pun membentuk dewan bernama Dewan Garuda pada tanggal 26 Desember 1956. Setelah mendirikan Dewan Garuda selama kurang lebih setahun, Barlian mengumumkan melalui radio jika dirinya mengambil alih pemerintahan Sumatera Selatan.

Keputusan mengambil alih pemerintahan ini berawal dari adanya mosi tidak percaya terhadap orang-orang Jawa. Gubernur Winarno Danuatmodjo yang merupakan orang Jawa juga mendapatkan perlakuan yang serupa.

Untuk menghindari hal-hal yang semakin memperkeruh keadaan, akhirnya Barlian memutuskan mengambil alih pemerintahan di Sumatera Selatan.

Mengambil Sikap

Pergolakan ini rupanya tidak hanya pihak militer dengan pemerintah saja, melainkan juga terjadi di internal militer. Barlian pun menolak adanya pembentukan pemerintahan tandingan meskipun hanya bersifat menggertak.

Singkat cerita, Barlian menyatakan secara terbuka bahwa menolak terhadap gerakan-gerakan yang memisahkan diri dari Jakarta. Keikutsertaannya dalam dewan itu bertujuan untuk otonomi yang besar bagi Sumatera Selatan.

Dalam memimpin Dewan Garuda, Barlian justru mengambil sikap yang sangat hati-hati, malahan dirinya berbalik untuk mendukung pemerintah pusat. Alasannya yaitu Sumatera Selatan memiliki hubungan erat dengan Jawa, sehingga Barlian menghindari terjadinya peperangan dan perpecahan.

Alih-alih Dewan Garuda bertugas mengontrol pemerintah daerah, mereka lebih memilih untuk menjadi penasihat. Meskipun mendukung Pemerintah Pusat, namun Barlian juga tidak menarik diri dari Dewan Garuda. Ia membebaskan para anggotanya untuk menghendaki revolusi.

Tidak Bergabung PRRI

Untuk menghindari terjadinya kerenggangan hubungan antara daerah dengan pusat, Barlian memutar otak agar keadaan tersebut tidak terjadi. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan PRRI untuk mencegah terjadinya disintegrasi.

Selain itu, Dewan Garuda juga membebaskan para anggotanya untuk bergabung atau tidak dengan PRRI. Namun, secara prinsip Dewan Garuda menetapkan untuk tidak bergabung dengan PRRI.