Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing

Sutan Mohammad Amin Nasution, sosok Gubernur Sumatra Utara pertama saat pemerintahan Indonesia masih bergejolak.

Namanya jarang dikenal banyak orang. Tetapi jasa besarnya memimpin Sumatra Utara pasca kemerdekaan patut diacungi jempol.

Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing

Pria ini merupakan seorang pengacara dan politikus andal keturunan Batak Mandailing yang berasal dari orang tuanya. Keterlibatan beliau dalam pergerakan nasional tak hanya menjadi Gubernur Sumut saja, melainkan juga menjabat Gubernur Riau yang pertama.

Lahir di Lhoknga, Aceh Besar, ia lahir dengan nama Krueng Naba Nasution pada tanggal 22 Februari 1904. Ayahnya Muhammad Tarif gelar Raja Aminuddin dan ibunda Siti Madinah, keduanya merupakan orang asli Batak Mandailing.

Organisasi dan Ideologi Nasionalis

Krueng Naba Nasution atau dikenal dengan Mohammad Amin Nasution ini semasa mengenyam sekolah kerap mengikuti pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Jong Sumatranen Bond.

Ia sempat sekolah di STOVIA selama dua tahun, kemudian pindah ke MULO atau SMP Belanda pada tahun 1921. Berkat prestasinya selama di bangku SMP, Mohammad Amin diterima di AMS atau Algemeene Middelbare School di Yogyakarta.

Di sekolah AMS ini, ia dekat sekali dengan Mohammad Yamin sehingga mulai mempelajari dan memperdalam ideologi nasionalis. Pada tahun 1927, setelah lulus dari AMS, langsung melanjutkan studi di Sekolah Perguruan Tinggi Hukum di Batavia.

Selama kuliah, pria kelima dari enam bersaudara itu turut mendirikan organisasi Pemuda Indonesia yang menggelar Kongres Pemuda Kedua di Batavia.

Menolak Jadi PNS

Setelah lulus, Mohammad Amin mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Mr). Tahun 1934, ia memulai karirnya sebagai seorang pengacara di Kutaraja, Aceh.

Pada waktu itu, sang ayah tidak setuju jika Amin bekerja sebagai pengacara. Tetapi Amin menolak permintaan sang ayah yang menginginkan dirinya menjadi Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Hindia Belanda.

Ketika tentara Jepang memasuki wilayah Aceh, Amin bekerja sebagai hakim di daerah Sigli.

Pembagian Wilayah Indonesia

Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 telah diputuskan bahwa adanya pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Untuk Provinsi Sumatra, terdiri dari Keresidenan Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan.

Nama Teuku Mohammad Hasan terpilih menjadi Gubernur Provinsi yang terdiri dari Aceh, Tapanuli, dan Keresidenan Sumatra Timur. Sebagai seorang gubernur, ia harus memilih gubernur muda yang bertindak sebagai wakilnya di keresidenan.

Kemudian, Hasan menunjuk Mohammad Amin menjadi Gubernur Muda Sumatra Utara pada tahun 1947. Ia sempat ditangkap saat Belanda mulai memasuki Kota Siantar saat hendak mengunjungi ibundanya.

Pencapaian Gubernur

Selama Mohammad Amin memimpin menjadi Gubernur Muda Sumatra Utara, ada beberapa pencapaian yang diperolehnya. Mengutip indonesia.go.id, jasanya adalah mempertahankan Sumut agar tidak terpecah saat Agresi Militer Belanda I.

Ia baru dilantik pada 14 April 1947 dan berakhir pada 30 Mei 1948. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1948. Selain itu, selama menjabat menjadi gubernur ia juga merangkap jabatan sebagai Ketua DRPD Sumatra Utara.