Kontrasepsi Bukan Beban Perempuan Saja, Pria Harus Turut Andil

Terdapat beberapa metode kontrasepsi untuk pria, salah satunya adalah vasektomi. Menurut data tahun 2024.

Ketika membahas tentang alat kontrasepsi atau KB (keluarga berencana), sering kali hal ini dianggap sebagai tanggung jawab perempuan dalam masyarakat. Namun, sebenarnya, pria atau suami juga memiliki kewajiban yang sama dalam program KB.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Provider KB Pria Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Raymon Nadeak, saat berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

"Masyarakat masih menganggap KB pria itu adalah hal yang tabu. Bahwa KB itu urusan perempuan, itu salah satu resistensinya," ungkap Raymon, mengutip dari Antara.

Berkenaan dengan KB untuk pria, banyak orang yang belum memahami tentang vasektomi, termasuk metode, cara kerja, dan manfaatnya. Akibat kurangnya pengetahuan ini, angka vasektomi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,16 persen berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024.

Selain itu, hanya 2,45 persen pria yang menggunakan kondom. Untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program KB, Raymon menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang perlu diperbaiki.

"Jadi, kalau dianalisis itu ada tiga yang kita harus perbaiki, yang pertama, dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakatnya, kemudian sisi pasokannya, artinya pemberi layanan dan tata kelolanya. Jadi, soal permintaan atau demand ini banyak resistensi di masyarakat, mitos-mitos, kemudian penolakan-penolakan dari tokoh agama misalnya," jelasnya.

Jumlah tenaga medis yang dapat melakukan vasektomi masih terbatas

Tantangan lainnya dalam bidang kontrasepsi pria adalah terbatasnya jumlah tenaga medis yang mampu melakukan vasektomi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN bekerja sama dengan Dana Kependudukan Dunia (UNFPA) dan Kementerian Kesehatan untuk melatih dokter umum agar mereka dapat memberikan layanan vasektomi.

"Kita tahu bahwa vasektomi itu di dalam standar profesi hanya dimiliki kompetensinya oleh dokter spesialis urologi dan dokter spesialis bedah, sementara dokter spesialis ini kan tidak begitu banyak jumlahnya, dan itu pun terkonsentrasi di kota-kota besar. Untuk itu, kita coba mendorong dokter umum yang melakukan," ujarnya.

Namun, dia juga menegaskan bahwa meningkatkan jumlah dokter umum yang dapat melakukan vasektomi memerlukan dana yang cukup besar.

"Lalu, di dalam melakukan peningkatan kompetensi, artinya sisi keterampilannya, dia harus mendapatkan akseptor yang cukup, sehingga dia berani melakukan di tempat kerjanya, nah ini yang lagi kita dorong," dia menambahkan.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan vasektomi oleh dokter umum, diperlukan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak dokter umum yang terlatih dapat memberikan layanan ini, sehingga akses terhadap kontrasepsi pria semakin meningkat.

Aturan yang Tidak Selaras

Tantangan lainnya terkait dengan pengelolaan dan regulasi program keluarga berencana (KB) yang masih mengalami tumpang tindih.

"Kita ini kan masih banyak regulasi yang berbenturan, masih banyak yang tidak sinkron antara peraturan-peraturan di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di pusat," tuturnya.

Untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program KB, UNFPA berupaya secara aktif mendorong dan memfasilitasi keterlibatan laki-laki melalui berbagai program dan strategi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, UNFPA juga menekankan pentingnya peran laki-laki dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi. Dengan melibatkan laki-laki secara aktif dalam program KB, kita tidak hanya mempromosikan kesetaraan gender, tetapi juga menanamkan tanggung jawab bersama dalam keluarga.