VIDEO: Hasto Respons Tajam Permintaan Maaf Jokowi "Harusnya Tanggung Jawab!"

Menurut Istana, Jokowi berani meminta maaf atas kekurangan selama dirinya memimpin Indonesia selama sepuluh tahun.

Jokowi meminta maaf kepada masyarakat apabila selama 10 tahun menjabat sebagai presiden ada kesalahan dan kebijakan yang kurang berkenan.

Jokowi ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.

Hasto mencontohkan misalnya jelaskan mengapa kemiskinan semakin tinggi dan mengapa utang semakin bertambah.

Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.

Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja

MPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum

Deddy pun menantang Jokowi untuk mencabut aturan yang membuat rakyat menderita.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, pemakzulan dapat terjadi jika presiden melanggar konstitusi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Kolaborasi Romy dan Pulung dalam kegiatan reses tersebut disebut menjadi simbol soliditas antar kader partai sekaligus bentuk gotong royong politik.

PDIP memberikan dukungan terhadap penerapan ambang batas parlemen yang dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya kolaborasi industri antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengawal kesejahteraan buruh.

Hari Buruh merupakan pengakuan bahwa pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa ini.

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.