TKN Prabowo-Gibran: Jangan Cari Pemimpin Petugas Partai
TKN Prabowo-Gibran mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang berstatus petugas partai itu.
pilpres 2024
Erwin Aksa menyinggung calon pemimpin yang berstatus petugas partai.
TKN Prabowo-Gibran: Jangan Cari Pemimpin Petugas Partai
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa menyinggung calon pemimpin yang berstatus petugas partai.
Dia pun mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang berstatus petugas partai itu.
"Jangan cari pemimpin petugas partai" ujar Erwin dalam Talkshow Repnas dengan tema Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia di TKN Fanta Headquarters, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
- Ganjar Disekakmat Mahasiswa UI soal Capres Petugas Partai, Singgung Pernah 'Digebuki' Teman Sendiri
- Gibran Jawab Peluangnya jadi Cawapres Prabowo: Tunggu Pertemuan Saya Dengan Pimpinan PDIP
- Jabat Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Akan Cuti Jadi Menteri
- Cerita Anies Gagal Jual Saham Bir Pemprov saat Jabat Gubernur DKI: Ketua DPRDnya Bukan Partai Pendukung
- MRT: Tak Ada Korban usai Insiden Besi Crane Jatuh di Dekat Gedung Kejagung
- Polwan Bakar Suami yang Juga Seorang Polisi hingga Tewas di Mojokerto
Erwin pun menyinggung mengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh kader NasDem sekaligus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dia menyebut SYL sebagai petugas partai.
"Kasus korupsi menteri pertanian, petugas partai bukan? Sekarang gini, pilih petugas partai atau petugas bangsa? Petugas rakyat,"
ucapnya.
merdeka.com
Politikus Partai Golkar ini menegaskan jika seseorang menjadi presiden, dia bukanlah petugas partai. Tetapi, adalah pemimpin negara yang harus berorientasi ke rakyat.
"Pada saat terpilih menjadi presiden republik Indonesia, dia adalah pemimpin negara dan pemimpin pemerintah, bukan petugas partai. Dia adalah simbol negara," pungkas Erwin.
Baru-baru ini, calon presiden Ganjar Pranowo menyinggung soal petugas partai. Dia mengatakan, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai politik atau ketika menjadi sebuah pemimpin negara.
Ganjar menegaskan semua pihak tidak perlu takut terkait petugas partai atau tidak. Dia malah merasa bahagia karena berkat ditugaskan partai bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang memberikan dampak bagi banyak orang.
Salah satunya ketika menjadi Anggota DPR ikut membidani lahirnya Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan.
“Gara-gara saya ditugaskan menjadi Anggota DPR RI, saya bisa mengesahkan UU kewarganegaraan, saya ikut berdebat di dalamnya. Dan sekarang perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing anaknya terlindungi oleh undang-undang,”
ucap Ganjar dalam keterangannya dikutip Senin (30/10).
merdeka.com
Begitu juga ketika Ganjar diminta untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kala menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar menorehkan beragam prestasi.
Salah satunya yaitu membuat membangun 18 sekolah asrama gratis hingga membebaskan biaya SPP pelajar. Diketahui, sekolah asrama gratis yang dikhususkan bagi siswa kurang mampu bernama SMK Negeri Jateng itu tersebar di Semarang, Pati, dan Purbalingga.
“Dan gara-gara saya ditugaskan menjadi Gubernur, saya bisa membuat 18 sekolahan hanya untuk orang miskin dan mereka full kita cover,” ucap Ganjar.
Ganjar menekankan, ketika mendapatkan amanat bagi sebuah jabatan, dirinya selalu berpegang teguh berpihak kepada wong cilik atau orang kecil. Prinsip itu sebagaimana yang sudah diajarkan oleh partainya yakni PDIP.
“Dalam ideologi kami, itulah pembelaan terhadap wong cilik, itulah marhaenisme yang saya pahami,” katanya.
