Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

sikap kenegarawanan Presiden serta netralitas alat-alat negara tak bisa ditawar

Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.


Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.

Menurut dia, sikap kenegarawanan Presiden serta netralitas alat-alat negara tak bisa ditawar-tawar. Hal ini penting demi, mencegah terjadinya konflik serius di tengah masyarakat.


“Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,” ujar Ari, Jumat (15/12).

Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

Ari juga menyoroti netralitas aparat penegak hukum, salah satunya kepolisian. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.


“Sebab kepolisian adalah instrumen strategis pengamanan pemilu. Peranan Polri penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas,” tegas Ari.

Turut menjaga pemilihan presiden yang jujur, adil, dan bersih merupakan agenda utama dari THN AMIN.

Menurut Ari, bangsa ini menginginkan kepemimpinan nasional yang dilahirkan dari proses yang baik.

Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

Karena itu, THN AMIN terus memperkuat organisasi dengan pembentukan tim hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga kini, THN AMIN sudah hadir di 34 provinsi dan di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


“Kami hadir untuk kawal kemenangan AMIN. Jangan sampai suara rakyat hilang dan dicurangi. Seluruh anggota THN akan terus katakan ‘kami tidak takut’, sehingga mereka yang akan curang yang takut,” tegas Ari.

Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

Ratusan advokat di Sumsel dikukuhkan sebagai bagian dari THN AMIN pada Jumat 15 Desember 2023.

Pengukuhan diadakan di Harper Hotel, Palembang. Pengukuhan dihadiri sekitar 100 advokat, sebagian besar mengenakan toga.


Para pimpinan parpol pendukung AMIN turut hadir dalam acara ini. Hingga kini THN AMIN telah hadir pula di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel.

Mantan Gubernur Herman Deru didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina THN AMIN Sumsel, sementara advokat senior HM Antoni Toha menjadi Ketua THN Sumsel.


Herman Deru dan Antoni Toha sama-sama meminta anggotanya untuk terus mengawal dan mengawasi perjalanan pilpres di Sumsel.

“Dalam rangka itu, kita akan dirikan ratusan posko pengaduan,” ujar Herman Deru.


Sementara Anies Baswedan dalam sambutannya mengatakan, THN AMIN adalah instrumen penting mengawal demokrasi, agar pemilu berjalan jurdil dan luber.

Tim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS
Tim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS

Bawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Tim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran

Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN soal Salam Empat Jari: Gerakan Rakyat Akibat Ketidakpuasan Atas Kebijakan Pemerintah
Timnas AMIN soal Salam Empat Jari: Gerakan Rakyat Akibat Ketidakpuasan Atas Kebijakan Pemerintah

Salam empat jari lambang persatuan pendukung capres nomer urut 1 dan 3.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tim Hukum AMIN Bali Adukan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu
Tim Hukum AMIN Bali Adukan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu

Timnas AMIN menduga ada kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh paslon lainnya di Bali

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Sebut Penghentian Penghitungan Suara di Kecamatan Masuk Pidana Pemilu
Tim Hukum AMIN Sebut Penghentian Penghitungan Suara di Kecamatan Masuk Pidana Pemilu

Tim Hukum AMIN mendesak KPU untuk menjelaskan hal tersebut

Baca Selengkapnya
Penampakan Tim Hukum AMIN Bawa Setumpuk Berkas Gugatan Sengketa Pilpres ke MK
Penampakan Tim Hukum AMIN Bawa Setumpuk Berkas Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Timnas AMIN datang secara bergilir dan langsung masuk ke dalam ruang tunggu yang terletak di gedung 3 MK.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan

Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke MK
Timnas AMIN Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke MK

Pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2024 itu dipimpin langsung Ketua Timnas AMIN Syaugi Alaydrus.

Baca Selengkapnya