Tahukah Anda? Panja OI DPR Perkuat Diplomasi Parlemen dan Keterbukaan untuk Kepentingan Nasional

Panitia Kerja Organisasi Internasional (Panja OI) DPR RI memetakan penguatan Diplomasi Parlemen DPR dan mendorong keterbukaan demi kepentingan nasional. Apa saja rekomendasinya?

Panitia Kerja Organisasi Internasional (Panja OI) DPR RI baru-baru ini memetakan strategi penguatan diplomasi. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari berbagai forum internasional.

Ketua Panja OI DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi secara konkret. Hal ini bukan hanya sekadar laporan administratif semata.

Peluncuran Buku Rekomendasi Panja OI dan Panja Open Government Parliament (OGP) telah dilaksanakan di Gedung Nusantara, DPR RI. Acara penting ini berlangsung pada Jumat, 26 September, menjadi tonggak bagi keterbukaan parlemen.

Penguatan Diplomasi Bebas Aktif dan Kedaulatan Kebijakan

Ravindra Airlangga menjelaskan bahwa DPR mendukung pendekatan politik luar negeri bebas aktif. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari berbagai forum internasional. Pendekatan ini menghindari fragmentasi dalam dikotomi blok-blok kekuatan global. Ini memungkinkan Indonesia mempertahankan kedaulatan kebijakan domestik.

Langkah penguatan Diplomasi Parlemen DPR ini juga sekaligus mengoptimalkan peluang diplomatik yang ada. Rekomendasi Panja OI tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif belaka. Sebaliknya, harus ditindaklanjuti secara konkret untuk memperkuat kinerja DPR. Ini juga demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Buku Rekomendasi Panja OI dan Panja Open Government Parliament (OGP) diluncurkan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Peluncuran ini merupakan hasil kerja panja selama enam bulan terakhir. Kerjanya memetakan arah kebijakan dan strategi DPR.

Sinkronisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Nasional

Panja OI merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi dengan standar tata kelola yang baik atau good governance. Upaya ini sangat penting agar Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global. Hal ini juga akan meningkatkan daya saing nasional di bidang ekonomi dan kelembagaan.

Ravindra menyatakan bahwa sinkronisasi regulasi akan membuka akses yang lebih luas. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan arus investasi ke Indonesia. Pada akhirnya, ini akan mengakselerasi pertumbuhan perekonomian nasional secara signifikan.

Beberapa regulasi yang perlu diperbarui untuk mendukung keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional juga disoroti. Contohnya adalah revisi Undang-Undang Statistik. Selain itu, ratifikasi Konvensi Anti-Penyuapan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga dinilai penting untuk dilakukan.

Keterbukaan Parlemen dan Akuntabilitas Publik

Di sisi lain, Ravindra Airlangga juga menekankan pentingnya keterbukaan parlemen melalui hasil Panja OGP. DPR RI harus lebih aktif dalam membuka akses informasi kepada publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi kerja-kerja parlemen.

Peningkatan publikasi setelah rapat menjadi salah satu langkah sederhana yang diusulkan. Publikasi ini bertujuan agar perspektif hasil rapat dapat diakses secara luas. Informasi ini juga dapat menjadi masukan konstruktif bagi DPR itu sendiri.

Panja OI dan OGP saling melengkapi dalam upaya memperkuat peran DPR. Panja OGP memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sementara itu, Panja OI memastikan posisi Indonesia di forum global tetap strategis dan selaras dengan kepentingan nasional.

Langkah-langkah yang ditempuh BKSAP melalui kedua Panja ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk terus berbenah. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanisme kerja serta memperkuat kepercayaan publik. "Kita ingin hasil Panja ini benar-benar menjadi acuan nyata, bukan hanya laporan semata," ujar Ravindra.

Sumber: AntaraNews