Said Abdullah Sebut Perlunya Kematangan dalam Kepemimpinan

Acara yang berlangsung hingga tiga hari ke depan ini berlangsung secara tertutup.

Said menyebut gagasan besar tidak akan lahir bila sehari-hari dihadapkan dengan pragmatisme.

Hal demikian terungkap saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pengarahan dalam pelatihan digelar di Bogor.

Rapat koordinasi itu dipimpin Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Selain hubungan persahabatan, Ibu Mega saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.