Respons Sandiaga Uno soal Hak Angket Pemilu 2024
Dalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Dalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno merespon soal wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
Sandi mengatakan, pemilu memang selalu harus ada perbaikan. Dia mencontohkan seperti di Pemilu 2019 ada beberapa perbaikan sistem, salah satunya adalah masa kampanye dipersingkat.
"Karena waktu 2019 yang lalu beberapa perbaikan dari sistem pemilu kita adalah masa kampanye yang jauh dipersingkat," kata Sandi di Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (7/3).
"Dan alhamdulillah petugas KPPS itu yah dulu 2019 meninggalnya sampai lebih 850 hampir mencapai 900, kali ini bisa ditekan tentunya, terjadi kekurangan di sana-sini, ini yang harus kita perbaiki ke depan," ujarnya.
Untuk diketahui, Partai Politik (Parpol) koalisi pendukung pasangan calon (Paslon) nomor 03 menggulirkan hak angket pada 15 februari 2024.
Hak angket untuk mengoreksi pelaksanaan Pemilu 2024 yang diduga ada praktik kecurangan di dalamnya.
Bahkan, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung penuh hak angket di DPR agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 terungkap.
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD mengungkap tujuan hak angket bukan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, ada tiga undang-undang yang akan dibawa dalam hak angket.
Tim Hukum Anies-Muhaimim mengaku telah meminta MK untuk menghadirkan Mensos dan Menkeu.
Baca SelengkapnyaPutu Satria Ananta Rustika (19), tewas diduga usai mendapat penganiayaan oleh TRS, taruna tingkat dua yang kini menjadi tersangka.
Baca SelengkapnyaGagasan-gagasan yang diutarakan diharapkan menjadi referensi untuk menetukkan sosok pemimpin.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Gibran Usai Kalahkan Ganjar di Kandang Banteng
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku belum dapat menanggapi lebih lanjut perihal keputusan MK.
Baca SelengkapnyaNasDem akan prioritaskan koalisi dengan partai koalisi perubahan, PKS dan PKB.
Baca SelengkapnyaKetua KPU diberi sanksi peringatan keras karena menerima pendaftaran pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengungkapkan, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu.
Baca SelengkapnyaSandiaga enggan berkomentar banyak soal hak angket Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya