Respons Mahfud MD soal Pemakzulan Presiden Jokowi

Mahfud menerangkan, keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan.

Mahfud mengatakan hukum mudah dimainkan. Mahfud nenambahkan dapat mencari dalil hukum untuk membenarkan seseorang.

Menurut Mahfud, UU tersebut bisa saja memecah belah para Hakim MK saat ini.

Di era reformasi, butuh proses panjang dan berliku untuk melengserkan Presiden dari tampuk kekuasaan.

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Pertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan Kedua, melalui jalur hak angket.

Hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.

“Satu, jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani," kata Mahfud

Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.

Desakan pemakzulan Jokowi datang dari sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf.

Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR

Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Presiden Jokowi menilai suara Guru Besar yang berisi kritik merupakan hak berdemokrasi masyarakat.

JK mengatakan pertemuannya dengan Megawati belum terlaksana

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Massa menolak kecurangan dalam Pemilu 2024 kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban.

Mereka juga meminta KPU mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024.

Tuntutan pemakzulan Jokowi itu dilakukan karena orang nomor satu di Indonesia itu dianggap telah melemahkan demokrasi.