Pilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat
Pilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat
bobby nasution
PDIP Sumut menyatakan kader yang telah dipecat tidak lagi boleh membawa nama dan simbol partai untuk pencalonan Pilkada Sumut.
Pilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) memastikan tak akan mendukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024.
- Bobby Nasution Tetap Ingin Dapat Dukungan dari PDIP di Pilgub Sumut 2024
- PAN Tetapkan Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut
- Djarot: Kalau PDIP Merapat ke Bobby, Jangan-Jangan Kotak Kosong yang Menang di Pilkada Sumut
- PDIP Ogah Bobby Nasution Lawan Kotak Kosong di Pilkada Sumut: Kita Pasti Ajukan Sendiri
- RS Polri Tunggu Persetujuan Keluarga Korban untuk Autopsi Jenazah Pesawat Jatuh di BSD Tangsel
- Buronan Kasus Penipuan Modus 'Like and Subscribe' Kembali Ditangkap, Ini Peran Tersangka
PDIP Sumut juga menegaskan tidak menerima pendaftaran dari Bobby untuk ikut dalam Pilgub Sumut.
"Pak Bobby itu sudah dipecat partai (PDIP)," kata Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, Selasa (16/4).
Meskipun nantinya Bobby akan berkukuh mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon gubernur. Namun PDIP tidak akan memproses berkas pendaftaran dari menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
"Tidak mungkin lagi kami terima dia (Bobby) untuk mendaftar," ujar Rapidin.
Rapidin menyatakan kader yang telah dipecat tidak lagi boleh membawa nama dan simbol partai untuk pencalonan Pilkada Sumut.
“Biasanya kalau seorang kader yang sudah dipecat oleh partai tidak boleh lagi membawa nama dan simbol partai," tegas Rapidin.
Seperti diketahui Bobby telah dipecat PDIP sesuai surat pemberitahuan Nomor/ 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/202 tertanggal 10 November 2023.
Dalam surat itu Bobby dinyatakan telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai.
Bobby dianggap tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain.
