PDIP Buka Suara Soal Isu Pergantian Sekjen Usai Hasto Jadi Tersangka KPK

Hasto saat ini telah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap.

Usai Sekjen PDIP itu ditahan, akan mempermudah KPK dalam proses pemeriksaan kasus yang sedang ditanganinya itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK, pada Kamis (20/2/2025). Dia terjerat dengan dua kasus sekaligus.

Hasto juga meyakini, hakim dalam menjatuhkan putusan pasti akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan.

Pada saat diperiksa, Kusnadi dicecar penyidik KPK soal kasus korupsi yang menjerat Hasto.

Kubu Hasto Kristiyanto meminta KPK turut memberikan kesempatan pengujian atas gugatan praperadilan.

PDIP mengawal betul dugaan politisasi hukum di balik kasus yang menjerat Hasto.

Sidang perdana praperadilan tersebut akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025.

Budiman diperiksa sebagai kasus tersebut bersamaan dengan eks Ketua KPU Musi Rawas Anasta Tias, lalu Sekretaris pimpinan KPU Rahmat Setiawan Tonindya.

Hasto menegaskan, dirinya akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.

Hasto kini bertatus tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan suap Pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa (7/1)

Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.

Momen tersebut mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan para pemimpin bangsa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan nasional.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6).

Menurut Hasto, cetak biru pembangunan tersebut dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan arah pembangunan Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi inspektur upacara menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan fiskal.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.