Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dalang Penipuan SK PNS Palsu di Pemkab Gresik Ditangkap, Begini Modusnya

{{caption}}
Kecelakaan Kereta di Perlintasan Sebidang Terjadi Lagi, Truk Tertemper KA Dhoho di Blitar

{{caption}}
Viral Pengasuh Daycare Aniaya Balita di Banda Aceh, Pelaku Ditangkap Polisi

{{caption}}
Kenangan Paling Dirindukan Ayah ke Ain Korban Kecelakaan KRL: Selalu Minta Dijemput

{{caption}}
Aksi Heroik Polantas di Kupang Bekuk Pelaku Pencurian yang Nekat Lompat ke Laut

{{caption}}
Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Itu Pulang: Peti Tertutup Nur Ainia

Topik Terkait
{{caption}}
Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK, Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak Semuanya

MK menolak seluruh gugatan yang diajukan Anies dan Ganjar.

{{caption}}
Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara

Tim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.

{{caption}}
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Klaim Patahkan Tudingan Kecurangan Pilpres

Khususnya, soal perkara yang diangkat oleh para pemohon.

{{caption}}
Timnas AMIN Balas Kubu Prabowo Usai Disebut Lawan Kehendak Rakyat: Gugatan ke MK Usaha Menyelamatkan Demokrasi

Menurut Angga, gugatan ke MK ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat melihat bagaimana demokrasi Indonesia berjalan saat ini.

{{caption}}
Refly Harun Klaim Kecurangan Pemilu Makin Terbukti, dari Pencalonan Gibran, Bansos hingga Sirekap

Refly Harun mengklaim, pokok-pokok argumen yang disampaikan oleh Timnas AMIN dalam sidang perkara Perselisihan Pilpres 2024 telah terbukti.

{{caption}}
Yusril Anggap Keterangan Saksi dan Ahli Dihadirkan Kubu Anies di Sidang Sengketa Pilpres Tidak Relevan Dijadikan Bukti

Yusril meyakini MK bakal menolak permohonan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin (AMIN) dengan melihat pernyataan yang disampaikan ahli dan saksi.

{{caption}}
Timnas AMIN Minta MK Hadirkan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Begini Jawaban Hakim Suhartoyo

Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag

{{caption}}
Otto Hasibuan Heran Anies-Cak Imin Baru Persoalkan Dugaan Kecurangan Usai Tahapan Pemilu 2024 Selesai

Otto menilai apabila telah terjadi kecurangan dalam konteks Pemilu sudah selayaknya dibahas di luar forum PHPU.

{{caption}}
Kemenangan Prabowo-Gibran Dituding Berkat Bansos, Otto Hasibuan: Menyakitkan!

Tim Hukum AMIN berkeyakinan ada benang merah antara bansos dan suara kemenangan Prabowo di Pilpres 2024.

{{caption}}
Anies-Cak Imin Kembali Protes Pencalonan Prabowo-Gibran, KPU: Harusnya Keberatan Sejak Awal Pemilu

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan dalil-dalil kubu Anies-Imin soal pencalonan Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat formil.

{{caption}}
Kubu Prabowo-Gibran Optimis Permohonan Tim AMIN Ditolak MK, Ini Alasannya

Otto juga menyebut tidak ada satupun perbuatan dari paslon 02 yang dipersoalkan oleh tim AMIN.

{{caption}}
Kubu Prabowo-Gibran: Sengketa Pilpres Tapi Tim AMIN Bahas Presiden yang Bukan Pihak Perkara

Sehingga, permohonan yang disampaikan Anies-Muhaimin tak relevan.

{{caption}}
Otto Hasibuan: Sekarang Demo Tidak Ada Lagi, Berarti Semua Ditangani dengan Baik

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: Kejujuran Advokat Kunci Utama Penegakan Hukum di Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

{{caption}}
KUHP dan KUHAP Baru: Akhiri Dominasi Hukum Kolonial, Transformasi Paradigma Pidana Indonesia

Wakil Menko Otto Hasibuan menegaskan KUHP dan KUHAP Baru mengakhiri dominasi hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari seabad. Simak bagaimana perubahan paradigma ini membentuk sistem pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan.

{{caption}}
Wamenko Hukum Apresiasi Pengawasan DPR RI terhadap Kasus Kontroversial

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

{{caption}}
PERADI Salurkan Bantuan Jembatan Gantung, Tingkatkan Konektivitas di Kabupaten Solok

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyalurkan **bantuan jembatan gantung** di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai wujud komitmen sosial dan dukungan infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat.

{{caption}}
Wamenko Otto Minta Publik Percayakan Transparansi Kasus Andrie Yunus

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan meminta publik menaruh kepercayaan pada penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan komitmen Presiden Prabowo dan proses hukum yang berjalan.

{{caption}}
Gelagat Politik Dorong Wapres Baru 2029 Kala PR Sejahterakan Rakyat Menumpuk

Wacana pasangan calon pendamping Prabowo sudah mengemuka, memunculkan kesan kontestasi lima tahunan lebih cepat dipanaskan.

{{caption}}
Jokowi: Prabowo-Gibran Dua Periode

Jokowi memastikan bahwa putra sulungnya itu tidak akan maju sebagai calon Presiden di Pilpres 2029.

{{caption}}
KPU Makassar dan Wali Kota Bahas Pemutakhiran Data Pemilih Makassar Menuju Pemilu 2029

KPU Makassar berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar untuk mempercepat Pemutakhiran Data Pemilih Makassar, sekaligus memperkuat pendidikan demokrasi demi suksesnya Pemilu 2029. Simak detailnya!

{{caption}}
Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi

Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?

{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Batalkan Aturan Pengecualian, Kini Transparansi Dokumen Capres Cawapres Terbuka untuk Publik!

KPU RI akhirnya membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, membuka jalan bagi transparansi dokumen capres cawapres. Apa dampaknya bagi pemilu mendatang?

{{caption}}
Mardiono sebut Putusan MK soal Pemilu & Pilkada Dipisah Bakal Untungkan PPP, Ini Alasannya

Mardiono mengatakan, keputusan MK tersebut menjadi satu tantangan dan harapan bagi partai berlambang kakbah itu.