NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP
Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
hak angket
Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP
Partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB sepakat dengan calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim usai rapat rutin tiga sekjen parpol koalisi perubahan yang dihadiri Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).
- PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
- PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
- Cak Imin: Koalisi Pendukung AMIN Solid dan Siap Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
- Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
- Fakta Menarik Denny Caknan, Dulu Dililit Utang Ratusan Juta Karena Judi Kini Bergelimang Harta
- Kemenag Bakal Sanksi Biro Perjalanan Jemaah Haji dan Umrah Tanpa Visa Resmi
"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya," kata Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu. Menurutnya, langkah mendukung usulan hak angket untuk menegakkan Pemilu yang benar dan jujur.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," jelas dia.
Meski begitu, Hermawi menyatakan NasDem, PKS, dan PKB bakal menunggu sikap dari PDIP sebagai partai politik pengusung Ganjar Pranowo terlebih dahulu. Hak angket, kata dia bakal digunakan usai diajukan PDIP secara resmi.
"Jadi angket itu kan komposisi DPR itukan 575 baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah, dan kita menunggu itu, gitu loh," kata Hermawi.
"Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP kami tunggu respons selanjutnya," tandas dia.
Sementara itu, sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengatakan, jika partai koalisi Anies-Muhaimin (AMIN) tetap mengikuti seluruh tahapan penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang kini masih berlangsung.
"Sambil kita semuanya dari 3 partai ini bersama timnas AMIN itu mengumpulkan seluruh hal yang diperlukan kalau toh ada kecurangan itu datanya seperti apa, kalau kemudian ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dalam konteks penghtiungan suara itu semuanya sedang dikumpulkan dan diversifikasi," kata Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan, PKB bersama Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sosial (PKS) masih menunggu penghitungan final atau rekapitulasi manual Pemilihan Presiden (Pilpres).
Selain itu, Hasanuddin juga menyinggung soal hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres yang juga masih menunggu langkah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Oleh karena itu, kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa. Karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya," tegas dia.
