Sorot
{{caption}}
Pramono Batal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman

{{caption}}
Bukan Bid'ah, Ini Sejarah Tasyakuran Sepulang Haji di Indonesia

{{caption}}
Reaksi PDIP Disebut Main Politik Dua Kaki

{{caption}}
Pramono Beberkan Fakta di Balik Viral Motor Ojol Diangkut Dishub

{{caption}}
Akses ke Stadion JIS Makin Mudah, Stasiun KRL akan Diresmikan Besok

{{caption}}
Pramono Sematkan Nama Integritas pada Halte Setiabudi, Ini Pesannya

Topik Terkait
{{caption}}
Usai Viral Mau Rampok Uang Negara, Wahyudin Moridu Dibidik KPK karena LHKPN-nya Minus

KPK berencana menanyakan laporan harta kekayaan Wahyudin, mengingat jumlah yang dilaporkan menunjukkan angka negatif.

KPK
{{caption}}
Viral Ingin 'Rampok Uang Negara' Saat Mabuk, Anggota DPRD Wahyudin Moridu Terancam Sanksi Terberat BK Gorontalo

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo siapkan sanksi terberat bagi Wahyudin Moridu, anggota dewan yang viral karena ucapannya ingin 'merampok uang negara'.

{{caption}}
VIDEO: Hakim Sidang Vonis Hasto "Fakta dan Bukti Sah, Tak Ada Tekanan Politik!"

Dalam sela sidang, majelis hakim menegaskan putusan vonis tidak berdasarkan tekanan politik

{{caption}}
VIDEO: MKD Gelar Sidang Anggota DPR PDIP Haryanto Buntut Video Asusila

Dek Gam menuturkan, MKD memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika terhadal anggota DPR RI.

{{caption}}
MKD Putuskan Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto Langgar Kode Etik Buntut 'Video Call Seks'

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada Selasa tangggal 3 desember 2024 yang bersifat tertutup.

{{caption}}
MKD Sidang Anggota DPR PDIP Haryanto Buntut Video Asusila

MKD DPR RI menggelar sidang terhadap anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Haryanto terkait kasus dugaan tindakan asusila berupa video call sex.

{{caption}}
Surya Paloh Tegaskan Belum Ada PAW, Proses MKD Sanksi Sahroni Harus Dihormati

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

{{caption}}
Reaksi Puan Atas Putusan MKD, Status Adies Kadir dan Uya Kuya di DPR Diumumkan di Rapat Paripurna

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

{{caption}}
Putusan MKD DPR: Nafa Urbach Terbukti Langgar Kode Etik, Harus Hati-Hati Berpendapat

MKD berpendapat bahwa tidak terlihat niat teradu atau Nafa Urbach untuk menghina atau melecehkan siapapun.

{{caption}}
Raut Wajah Lesu Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach Hadir di Sidang MKD DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

{{caption}}
Profil Beniyanto, Anggota DPR Kena Teguran Keras dan Rekomendasi Dilarang Maju di Dapil Sulawesi Tengah

Kenali profil anggota DPR Beniyanto, perolehan suara, dan jabatan pentingnya di Partai Golkar.

{{caption}}
Aniaya Anggota DPRD, Anggota DPR Beniyanto Dapat Teguran Keras dan Rekomendasi Dilarang Maju di Dapil Sulawesi Tengah

Selain teguran keras, MKD juga menjatuhkan sanksi rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

{{caption}}
Ketua DPP PDIP: Mengapai Partai Lain Begitu Khawatir dengan PDI Perjuangan?

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

{{caption}}
Golkar Jawab Tudingan Candu Kekuasaan: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

{{caption}}
PDIP Sentil Balik Golkar: Kami Tak Pernah Candu Kekuasaan

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

{{caption}}
Demokrat Soroti Sikap Politik PDI-P: Dalam Politik yang Dibutuhkan Rakyat Adalah Kejelasan, Bukan Abu-Abu

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

{{caption}}
Sentil Balik Golkar, PDIP: Kami Tak Candu Kekuasaan

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

{{caption}}
Posisi PDIP sebagai Partai Penyeimbang: Bukan Abu-abu, Melainkan Objektif Proposional

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.