Sorot
{{caption}}
Tidak Ada Korban saat KA Jaka Tingkir dan KA Sedayu Anjlok

{{caption}}
Polisi Sebut Pocong Bawa Parang di Ciputat Hoaks

{{caption}}
BI Rate Naik, BCA Yakin Kredit Tetap Tumbuh

{{caption}}
Model Rekayasa Cerita jadi Korban Begal Hingga Viral, Warga Diminta Tak Main-Main

{{caption}}
Sempat Sentuh Level 5.000, IHSG Berbalik Menguat di Sesi I Perdagangan

{{caption}}
KA Jaka Tingkir dan KA Serayu Anjlok di Pasar Senen, KAI Beri Penjelasan

Topik Terkait
{{caption}}
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon

Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.

{{caption}}
Gara-Gara Ini, Tito Minta Kepala Daerah dan PJ 'Check Out'

Tito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.

{{caption}}
Kasad Maruli Ungkap Satu Perwira Tinggi Maju Pilkada 2024, Ini Sosoknya

TNI AD yang masih aktif jika ingin maju menjadi Kepala Daerah maka persyaratannya adalah mengajukan surat pengunduran diri.

{{caption}}
40 Pj Kepala Daerah Mengundurkan Diri untuk Maju Pilkada 2024

Para Pj kepala daerah itu paling lambat melaporkan pengunduran diri pada 17 Juli 2024, sehingga Kemendagri bisa mempersiapkan pengganti mereka.

{{caption}}
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada 2024 Tetap Bekerja hingga SK dan Keppres Terbit

Aturan wajib mundur bagi Pj kepala daerah itu paling lama pada 17 Juli 2024 lalu.

{{caption}}
Kemendagri: PJ Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri

PJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai

{{caption}}
Isu Rotasi Pj Gubernur untuk Mudahkan Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada, Ini Kata Mendagri

Masyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.

{{caption}}
Wamendagri Ingin Maju Pilkada Papua Tengah, Mendagri Tito Ingatkan Aturan ASN Harus Mundur

Hanura telah merekomendasikan Wakil Mendagri John Wempi Wetipo maju Pilkada Papua Tengah.

{{caption}}
Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024

Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024

{{caption}}
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

{{caption}}
Mendagri Copot Pj Bupati Kampar karena Langgar Netralitas di Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dari jabatannya.

{{caption}}
Anies Soal Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres Tak Perlu Mundur: Ikuti Aturannya Saja

Respons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

{{caption}}
Kebut Penanganan Pascabencana Sumatera, Mendagri Minta Daerah Segera Realisasikan Tambahan TKD Rp10,6 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

{{caption}}
Kebut Program Perumahan Rakyat, Mendagri Dukung Implementasi Nol Persen BPHTB dan PBG bagi MBR

Implementasi kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat.

{{caption}}
Beri Penghargaan Daerah Berprestasi, Kemendagri Bangun Iklim Kompetitif Antar-Pemda

Skema penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata.

{{caption}}
Mendagri dan Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Wilayah Maluku-Bali-Nusra

Pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah dapat dibedah melalui program serupa pada tahun ini.

{{caption}}
Mendagri Minta Pemda Perkuat Forkopimda, FKUB dan Tim TPKS untuk Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

{{caption}}
Mendagri Dorong Penguatan Penggunaan Soft Approach dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.