Mampukah Reduksi Kemiskinan Ekstrem? Tim Percepatan NTB Diuji Profesionalisme dan Transparansi

Tim Percepatan NTB dibentuk untuk atasi kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Namun, profesionalisme dan transparansi tim ini dipertanyakan, mampukah mereka penuhi harapan publik?

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru saja membentuk Tim Percepatan NTB, sebuah inisiatif strategis untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah. Tim ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi pembangunan, mengurai simpul masalah kemiskinan ekstrem, serta memperkuat ketahanan pangan.

Pembentukan Tim Percepatan NTB ini melibatkan 15 individu dengan latar belakang beragam, mulai dari akademisi, birokrat, hingga praktisi berpengalaman. Nama-nama seperti Dr. Adhar Hakim sebagai koordinator, Prof. Ir. Dahlanuddin, dan Prof. Dr. Sitti Hilyana menonjolkan nuansa akademis dan teknokratis dalam komposisi tim.

Meskipun demikian, keberadaan Tim Percepatan NTB memunculkan pertanyaan mendasar di kalangan publik dan pengamat. Seberapa profesional komposisi tim ini dan mampukah mereka benar-benar menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat NTB, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan stabilisasi pangan?

Profesionalisme Tim Percepatan NTB

Profesionalisme menjadi sorotan utama dalam pembentukan Tim Percepatan NTB, sebagaimana ditekankan oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Kritik ini berangkat dari pengalaman di berbagai daerah, di mana tim serupa seringkali berakhir sebagai wadah politik yang minim kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kekhawatiran muncul karena beberapa nama dalam Tim Percepatan NTB dikaitkan dengan tim sukses politik. "Di banyak daerah, tim serupa kerap dipandang sebagai “tangan kanan politik” kepala daerah." Jika penunjukan anggota lebih didasarkan pada kedekatan daripada kapasitas, potensi bias kebijakan dalam rekomendasi tim hampir tidak dapat dihindari, mengurangi efektivitas kerja tim.

Namun, keterlibatan akademisi senior dan mantan birokrat membawa optimisme tersendiri. Pengalaman riset dan pengelolaan birokrasi diharapkan dapat memperkuat fondasi kebijakan berbasis data yang dihasilkan oleh Tim Percepatan NTB, memastikan rekomendasi yang relevan dan tepat sasaran.

Publik tidak hanya menunggu nama atau gelar, melainkan bukti konkret dari kinerja Tim Percepatan NTB. "Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2025 mencapai 11,78 persen, atau sekitar 654,57 ribu orang." Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, menunjukkan urgensi kerja tim percepatan.

Transparansi dan Akuntabilitas Tim Percepatan NTB

Aspek transparansi menjadi kritik lain yang sering dialamatkan kepada tim percepatan serupa. Publik menuntut kejelasan mengenai alokasi anggaran, indikator kinerja yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang akan diterapkan oleh Tim Percepatan NTB.

Tanpa jawaban yang transparan, legitimasi Tim Percepatan NTB berisiko rapuh sejak awal. Meskipun pemerintah menyebut gaji anggota tidak besar, dalam situasi fiskal daerah yang terbatas, setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan NTB.

Risiko tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga perlu diantisipasi. Jika pembagian peran tidak jelas, OPD bisa merasa kewenangannya direduksi, sementara Tim Percepatan NTB justru terjebak dalam simbol politik tanpa fungsi yang jelas. Sinergi yang kuat dengan birokrasi menjadi kunci utama keberhasilan.

Untuk membangun kepercayaan publik, ada beberapa rekomendasi penting. Pertama, publikasi program kerja, anggaran, dan capaian secara terbuka. Kedua, penetapan indikator kinerja terukur, seperti target penurunan kemiskinan ekstrem 1 persen per tahun. Ketiga, libatkan akademisi independen, media, dan masyarakat sipil dalam pemantauan kinerja Tim Percepatan NTB. Keempat, berikan masa kerja terukur dengan evaluasi berkala agar tim tidak berjalan tanpa arah.

Tim Percepatan NTB berada di persimpangan jalan; ia bisa menjadi mesin teknokratik yang melahirkan solusi berbasis data atau sekadar simbol politik baru yang cepat dilupakan. Profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di dalamnya, melainkan oleh hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat NTB.

Sumber: AntaraNews