Kompak! Tiga Capres-Cawapres Sepakat Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Tembakau Komoditas Strategis kini menjadi sorotan dalam RUU DPR.

Homaidi menyatakan ada dua langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pertembakauan.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah mengatakan sangat fluktuatif dan bergantung terhadap cuaca.

Kenaikan cukai rokok yang tak terkendali juga dapat memunculkan berbagai rokok ilegal.

Prabowo-Gibran dinilai sosok yang tepat untuk bisa menjamin kesejahteraan para petani yang ada di Indonesia khususnya Jateng.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus

Seluruh kebijakan itu disebut Qodari telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjalin kemitraan strategis dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk memperkuat Ketahanan Pangan Kalbar, memodernisasi sektor pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis Sistem PM-AAS akan melipatgandakan produktivitas padi nasional, mencapai 12,4 ton per hektare, demi kokohnya swasembada pangan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius meningkatkan Produksi Bawang Merah lokal melalui penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Lubuk Besar, demi ketahanan pangan dan kendali inflasi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak kementerian dan lembaga segera menindaklanjuti permasalahan petani dan nelayan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan petani dan nelayan di PENAS XVII Gorontalo, menyoroti tantangan krusial seperti akses solar dan irigasi, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pangan.

Sektor budi daya tembakau menghidupi hampir 500 ribu kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta hingga dua juta orang yang terlibat langsung di lapangan.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.