LIVE

Kemenkumham: Banyak Partai Politik Mati Suri, 76 Terdaftar tapi cuma 44 yang Aktif

Baroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.

partai politik
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Baroto saat mengikuti acara diskusi publik. (Istimewa)
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Baroto saat mengikuti acara diskusi publik. (Istimewa) (@ 2023 merdeka.com)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan banyak partai politik yang mati suri jika berdasarkan kinerja organ partai sebagai internal badan hukum partai politik.

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham Baroto mengatakan partai politik yang mati suri tersebut hampir tidak pernah menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) maupun rapat kerja (raker).

"Nama partainya tetap ada tercatat sebagai badan hukum di Kemenkumham, tapi dari awal pendirian baru sekali atau dua kali munas dan sampai bertahun-tahun tidak melakukan apa pun," ujar Baroto dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, ia mengatakan hal tersebut harus dipertanyakan, terutama terkait dengan tujuan dari partai politik itu berdiri, yang seharusnya bertujuan untuk membangun demokrasi di Indonesia.

Tak hanya terkait kinerja organ, kata dia, partai politik yang ingin memajukan demokrasi Indonesia terlebih dahulu harus memperhatikan internal badan hukum partai lainnya, seperti distribusi kewenangan yang demokratis, sistem pengaderan, hingga penguatan peran pengurus wilayah.

Baroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif hingga saat ini, termasuk tiga partai baru, yakni Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU).

Sementara itu, sambung dia, partai politik yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu) hanya sebanyak 18 partai. Selain itu, tercatat sebanyak 21 partai melakukan perubahan nama dan 14 partai politik merupakan akuisisi.

Dia pun menuturkan apabila suatu partai politik masih tetap menjadi badan hukum dan tercatat di Kemenkumham, maka kedudukannya sama dengan yang lainnya, termasuk saat mengajukan gugatan di Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Makanya biasanya gugatan yang masuk ke MK maupun MA ini dilakukan oleh partai-partai yang tidak terlalu besar," tutur dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kaca Rumah Dinas Diduga Ditembak, Wabup Deli Serdang Curiga Motif Intimidasi

{{caption}}
Viral Video Pertengkaran Penumpang Dilerai Petugas Bandara Soekarno Hatta

{{caption}}
Maling di Mojokerto Tepati Janji dalam Surat, Kembalikan Uang ke Pemilik Toko

{{caption}}
Kepala BPOM Beberkan Tantangan Pengawasan Program MBG

{{caption}}
Cerita Mahasiswa Tentang Pertemuan dengan Wapres Gibran

{{caption}}
Gempa M 6,7 Palu, Pasien RSUD Sulbar Dievakuasi ke Tenda Darurat

Topik Terkait
{{caption}}
Kemendagri Usul Parpol Diizinkan Dirikan Badan Usaha: Ormas Boleh Kok

Hal tersebut guna menciptakan partai politik yang mandiri sekaligus mempunyai peran sebagai pilar utama dalam berdemokrasi.

Kemendagri
{{caption}}
Enam Partai Ini Tak Bisa Usulkan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024

Logo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.

Partai Politik
{{caption}}
Ketum Gelora Anis Matta Tegaskan Partai Politik Harus Jadi Mesin Perubahan Sosial

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

anis matta
{{caption}}
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid Ajukan Pengunduran Diri dari Hanura, Isu Gabung Gerindra Mencuat

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah resmi mengajukan pengunduran diri dari Partai Hanura setelah 16 tahun. Keputusan ini memicu spekulasi akan kepindahannya ke Partai Gerindra.

berita nasional
{{caption}}
Menteri PPPA Ajak Parpol Perkuat Kaderisasi Perempuan Politik untuk Demokrasi Berkualitas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

arifatul choiri fauzi
{{caption}}
PDI Perjuangan Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu, Siap Hadapi Pilpres 2029

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

andreas hugo pareira
{{caption}}
Djarot: Soliditas PDIP Kian Menguat Meski Jokowi Temui Kader PSI

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.

berita politik
{{caption}}
Bimtek PDIP Perkuat Konsolidasi Fraksi Se-Indonesia, Djarot Ungkap Pentingnya Marhaenisme

PDIP menggelar Bimtek fraksi DPRD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi partai, memperkenalkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme", dan menegaskan orientasi pada rakyat kecil.

#bimtek
{{caption}}
Imigrasi Banda Aceh Hadirkan Layanan Paspor di Car Free Day, Permudah Warga Urus Dokumen

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan inovasi Layanan Pasporia di Car Free Day, solusi praktis bagi warga yang ingin mengurus paspor tanpa kendala waktu kerja.

aceh
{{caption}}
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Rusia 7,8 Kg di Bali

Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Rusia seberat 7,8 kilogram di Bali, mengungkap modus operandi yang melibatkan WNA dan perjalanan lintas pulau. Pembaca akan penasaran bagaimana jaringan ini terungkap.

bea cukai
{{caption}}
Pemerintah Belum Berencana Isi Kekosongan Wamen Imipas Usai Silmy Karim Terjerat Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

evaluasi jabatan
{{caption}}
Dua Warga Binaan di Papua Terima Remisi Waisak, Bukti Keberhasilan Pembinaan

Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua mendapatkan Remisi Waisak khusus Hari Raya Waisak 2026, menandai keberhasilan program pembinaan serta efisiensi anggaran negara. Simak detail lengkapnya!

biak
{{caption}}
Anggota Komisi XIII DPR Soroti Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya Pasca Insiden Warga Binaan

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

dpr ri
{{caption}}
Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Kunci Revisi UU HAM, Target Pengesahan 2026

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

aspirasi papua