Kapten Bantah Tuduhan Timnas AMIN yang Minta Tidak Ada Debat Cawapres

Syaugi dan jajarannya menyatakan bahwa pasangan Anies-Muhaimin meminta format debat cawapres tetap diadakan seperti pada Pemilu-pemilu sebelumnya.

Syaugi menegaskan Timnas AMIN tak meminta debat cawapres dihapus.

Kapten Bantah Tuduhan Timnas AMIN yang Minta Tidak Ada Debat Cawapres

Kapten Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) menanggapi isu timnya dituduh yang meminta debat cawapres ditiadakan. Secara tegas, Syaugi Alaydrus mengatakan itu tidak benar.

"Itu tidak benar, kemarin press release sudah dikeluarkan," tegas Syaugi Alaydrus kepada awak media, di Jl. Diponegoro No 10, Jakarta (4/12).

Secara gamblang, Syaugi menegaskan Timnas AMIN tak meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meniadakan format debat cawapres. "Itu sudah jelas, jadi kalau ada yang meminta debat cawapres ditiadakan itu bukan dari kelompoknya tim AMIN," ungkapnya.

Lebih lanjut, telah ada pembicaraan antara Timnas AMIN dan KPU mengenai format debat cawapres tersebut. Syaugi dan jajarannya menyatakan bahwa pasangan Anies-Muhaimin meminta format debat cawapres tetap diadakan seperti pada Pemilu-pemilu sebelumnya.

"Kan KPU sudah menyatakan bahwa tetap ada debat Cawapres dan yang dari perwakilan kami di KPU juga sudah menyatakan dengan jelas bahwa pasangan AMIN meminta debat cawapres," pintanya.

"Pembicaraan pada waktu itu, kan KPU janjinya akan mengundang kembali seluruh tim paslon untuk memutuskan, tetapi belum diundang sampai sekarang, kita menunggu saja," ucap Syaugi (4/12).

Kendati demikian, Timnas AMIN beralasan format debat cawapres penting dilakukan karena masyarakat sebagai pemilih mesti mengetahui kemampuan, visi misi, dan program dari masing-masing cawapres.

"Kan sudah disampaikan, kita itu harus menghormati rakyat sebagai pemilih, pemilih kita kan harus tahu, bagaimana kemampuannya, visi misinya, programnya apa saja. Itu kan yang perlu," ujar Syaugi.

Menurutnya, format debat cawapres bukan hanya mempermasalahkan siapa paslonnya, tetapi rakyat Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya mengetahui latar belakang seluruh cawapres.

"Jadi kita bukan masalah paslon, tapi rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya, sehingga semua orang tau latar belakangnya apa, dan lainnya," tuturnya.