Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Buntut Kabur Umrah saat Banjir Bandang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan pemberhentian sementara kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms.

Keputusan itu diambil lantaran sikap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS umrah meninggalkan warga di tengah bencana banjir bandang dan longsor.

Ia akan menjalani hukuman pembinaan di bawah bimbingan Pemadam Kebakaran (Damkar) hingga Satpol PP.

Mirwan sempat mengajukan surat ke Pemprov Aceh terkait proses izin ke luar negeri Kemendagri bagi kepala daerah tanggal 22 November 2025.

Keputusan pemberhentian itu disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mirwan mengaku sadar, kegiatan umrahnya di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dijadwalkan diperiksa Inspektorat Aceh terkait keputusannya menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya, memicu kritik publik.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah di saat wilayahnya terkena bencana banjir dan longsor.

Hal itu menyusul keputusan Mirwan yang melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya.

Dasco menyebut Mirwan MS, telah diusulkan Partai untuk diberhentikan sementara dari posisi bupati.

Menurut Bima, bagi kepala daerah meninggalkan daerah saat terjadi bencana dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Permintaan waktu diperiksa sore hari ini setelah Mirwan MS baru tiba di Banda Aceh, sepulang umrah.

Prabowo menyebut kepala daerah yang meninggalkan masyarakat di masa kritis merupakan sosok yang tak loyal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil keputusan untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan Ms.

Jika nantinya Kemendagri memberi sanksi kepada Bupati Aceh Selatan, maka proses politik di daerah tersebut juga akan berjalan.

Menurut Puan, seluruh kepala daerah harusnya memiliki empati dengan keadaan warganya.

Melalui akun Instagramnya, Mirwan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang telah dilakukan.

Kabupaten Aceh Selatan diketahui sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Festival ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.