DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Ketua Umum PAMDI, Rhoma Irama, meminta pemerintah berperan aktif membantu industri seni Tanah Air.

Baleg DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RPPU) dalam rangka harmonisasi RUU tentang Hak Cipta, Selasa (11/11).

Dihadiri Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, secara langsung menerima audiensi.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) secara serius mengawal reformasi tata kelola royalti musik yang melibatkan lintas kementerian, menjamin transparansi dan keadilan bagi para musisi.

Kemenko Kumham Imipas mendesak pembenahan tata kelola royalti musik di Indonesia. Transparansi dan keadilan jadi kunci, demi hak ekonomi para kreator.

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

Puan juga menekankan bahwa regulasi yang disusun harus jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pelaku industri musik maupun pengguna karya.

Dasco menambahkan, DPR berkomitmen untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Hak Cipta dalam waktu dua bulan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga memberikan tanggapan mengenai isu hak cipta dan royalti lagu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyoroti pentingnya pemilihan Komisaris BUMN dari beragam latar belakang untuk membawa perspektif segar dan mengawal agenda pemerintah secara efektif.

Puan mengingatkan bahwa keberhasilan Polri pada era modern tidak lagi semata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang ditangkap.

Pemberian naturalisasi terhadap dua pesepakbola itu merupakan bentuk transfer pengetahuan serta melengkapi kemampuan pesepakbola lokal.

Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.