Cari Keadilan, PDIP Ingin Gugat Kecurangan Pilpres 2024 ke PTUN

Rencananya, gugatan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember 2024.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU

Apabila SK yang digunakan untuk menggugat KPU masih SK 360, maka PTUN tidak berwenang untuk mengadili.

Salah satu yang mesti diperbaiki terkait menghubungkan antara dalil-dalil dengan gugatan yang diajukan.

Soal tidak melantik, Gayus mengamini putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat.

Kendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.

Tim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.

Oleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

Perbuatan melawan hukum itu menjadi satu kesatuan perbuatan yang bermuara pada perolehan hasil pilpres, yang pada akhirnya memenangkan Prabowo-Gibran.

Dalam gugatannya, PDIP mempersoalkan karpet merah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada putranya yakni Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai konten Pandji Pragiwaksono sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, menekankan pentingnya kritik dalam demokrasi.

Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP di Jawa Timur menjadi titik tolak penyegaran organisasi serta konsolidasi partai secara nasional, menegaskan komitmen PDIP sebagai partainya wong cilik.

PDI Perjuangan di Jawa Timur memiliki makna yang sangat penting dalam rangka konsolidasi nasional partai.

DPP PDIP menegaskan tidak ada lagi praktik 'kawin paksa' dalam penentuan kepengurusan DPC di Bali. Djarot Saiful Hidayat meminta DPC bertanggung jawab penuh atas pilihan mereka.

Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster melaporkan jumlah Kader PDIP Bali telah mencapai 230 ribu orang, dengan target ambisius 500 ribu. Bagaimana strategi partai mencapai ini?

Djarot Saiful Hidayat menyinggung kasus mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.