Blak-blakan Perlawanan Tia Rahmania hingga Singgung Ketum PDIP Megawati

Meski dipersilakan melakukan rehabilitas di Kongres, namun PDIP menegaskan status Tia bukan kembali menjadi kader karena sudah dipecat.

Mantan Kader PDIP Tia Rahmania memenangkan, gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 terhadap Bonnie Triyana dan Mahkamah Partai PDIP di PN Jakpus.

Sementara itu, Tia baru saja dipecat sebagai kader PDIP pada oleh Mahkamah Partai pada bulan September.

Diketahui, Gugatan Tia telah terdaftar dengan nomor perkara 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/Pn Jkt.Pst. Dia menggugat perihal pemecatan dan batalnya menjadi Caleg DPR t

Rekayasa itu terlihat dari pengumuman disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa Bonnie Triyana sebagai caleg terpilih pada Juni 2024.

Menurut Tia, Megawati kerap mengajarkan agar perempuan harus berani untuk menyampaikan keadilan meski berujung pahit.

Kubu Tia menilai tudingan menggelembungkan suara saat Pemilu 2024 yang menjadi dalih pemecatan janggal.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi soal rencana pelaporan Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania ke Bareskrim

Tia melawan dipecat PDI Perjuangan dengan berkonsultasi ke Bareskrim terkait laporan pencemaran nama baik.

Tia merasa sangat kecewa dengan keputusan KPU RI yang mengakomodir Putusan Mahkamah Partai PDIP yang secara sepihak menuduhnya melakukan penggelembungan suara.

PDIP siap untuk menghadapi jika memang Tia mengajukan gugatan hukum

Tia Rahmania buka-bukaan usai dipecat dari PDIP dan dibatalkan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sengketa internal partai semestinya diselesaikan melalui Mahkamah Partai, bukan jalur pengadilan umum.

Ronny Talapessy mengatakan pemecatan Tia sudah melalui banyak hal dengan ketentuan yang sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) DPP PDIP.

Dia pun ingin terkait dengan kedatangan Tia dalam acara tersebut bisa ditanyakan kepada KPU.

PDIP siap untuk menghadapi jika memang Tia mengajukan gugatan hukum.

Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Puan mengatakan, surat keputusan pemecatan Tia dikeluarkan sebelum kritik tersebut dilayangkan kepada Nurul Ghufron.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.