Anies Pertanyakan Dasar Pemerintah Uji Coba Program Makan Siang Gratis

Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan mengkritik pemerintah yang secara terang-terangan telah memulai simulasi program makan siang gratis terhadap para siswa. Sebab, program itu dijalankan tanpa ada dasar hukum yang jelas.

“Kalau itu dikerjakan oleh pasangan terserah, tapi gak boleh oleh negara. Bahkan negara merapatkan pun dasarnya apa. Ga ada dasar hukumnya,” kata Anies di kawasan Jakarta Utara, Minggu (3/3).

Anies pun bercerita pengalamannya saat awal menjabat sebagai Gubernur DKI memang diperlukan untuk adanya dialog antara pemegang kekuasaan sebelumnya dan yang baru. Agar proses transisi kepemimpinan bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

“Tapi kapan proses transisi dimulai, setelah ada ketetapan yang memiliki kekuatan hukum dari KPU baru itu dimulai. Kalau sekarang belum. Belum ada,” tutupnya.

"Anggaran dari dinas, gak masuk APBN, ini dari pak bupati, namanya volunteer, siapa yang mau mencoba program ini duluan," beber Airlangga.

Sementara itu, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan, kegiatan tersebut telah menjadi tugasnya Airlangga Menko untuk memastikan program itu dapat berjalan baik di lapangan jika nanti diterapkan secara menyeluruh.

"Kan UUD-nya gitu, ya tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," kata Susiwijono saat ditemui dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (29/2).

Susiwijono tak menampik program makan siang gratis yang diusung pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan disiapkan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Artinya, sudah menjadi tugas Menko Perekonomian untuk memastikan pengambilan keputusan dalam program tersebut. Mengingat hasilnya nanti akan dilaporkan ke Presiden Jokowi.

"Yang desain program kan pemerintah baru, kita diminta menyiapkan, terus kan harus diantisipasi, disiapkan dalam postur APBN kita," kata Susi.