Anies Dorong BUMN Kolaborasi Tanpa Hambat Perkembangan Swasta
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
anies baswedan-muhaimin iskandar
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Anies Dorong BUMN Kolaborasi Tanpa Hambat Perkembangan Swasta
Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengkritisi peran BUMN terhadap pertumbuhan bisnis swasta. Hal itu dikritisi Anies dalam acara yang digelar oleh Apindo bertajuk 'Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden RI' di Auditorium Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin (11/12).
Dalam diskusi itu, Anies menyampaikan program-program gagasannya kepada kalangan pengusaha jika terpilih sebagai presiden pada tahun 2024.
- Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Mentan Syahrul Yasin Limpo
- Usut Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs, Begini Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan MK
- Puan Lantik Tiga Anggota DPR Baru, Salah Satunya Pengganti Dedi Mulyadi dari Golkar
- Sertijab Kasad, Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Gantikan Jenderal Agus Subiyanto
- Baku Tembak di Intan Jaya, TNI Pukul Mundur OPM Pimpinan Apeni Kobogau
- Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas pada Hut Bhayangkara di Monas, Catat Rutenya
Anies menekankan bahwa kemakmuran jangan sampai terjadi di sektor-sektor tertentu seperti pertanian hingga kesehatan, melainkan harus menyeluruh.
"Kita ini sudah satu negara, satu bangsa, adalah menjadi satu kemakmuran untuk seluruh Indonesia," kata Anies dalam acara Dialog Pengusaha.
Anies turut menyoroti kesenjangan yang selama 10 tahun terjadi di antara Jawa-Sumatera dan wilayah lainnya.
"Ketimpangan di beberapa wilayah ini sangat berbeda," kata Anies.
Anies mendorong penciptaan konsistensi di bidang ekonomi, terutama terkait kebijakan pemerintah.
Dia menegaskan bahwa ruang fiskal di Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjalankan pembangunan, bukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ruang fiskal kita ini memang terbatas, hanya 10%, harmonisasi peran pemerintah dan ruang itu harus terbuka, BUMN tidak boleh melarang swasta," tegas Anies.
Anies menilai kecenderungan BUMN yang dinilainya menghambat pertumbuhan bisnis swasta.
Menurut Anies, diperlukan ruang lebih luas untuk keterlibatan swasta dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia.
Sebab, kata Anies, BUMN tidak seharusnya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
