Ahmad Doli: InsyaAllah Nanti Malam Kita Tahu Siapa Jadi Pimpinan DPR

Kabar Puan menjadi Ketua DPR sudah ramai berembus beberapa hari sebelum pelantikan.

Puan menjelaskan akan melakukan musyawarah dan mufakat untuk penambahan komisi.

DPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.

Rapat paripurna menetapkan susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus PDIP Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029.

Sesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Selain itu, untuk posisi pimpinan DPR RI lainnya masih ada nama yang memang sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan di parlemen tersebut.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi Ketua MPR periode 2024-2029.

Said menyebut Puan telah disepakati oleh internal PDIP untuk menjadi calon tunggal Ketua DPR.

Puan Maharani disebut menjadi calon tunggal pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Willy masih merahasiakan nama yang akan ditugaskan oleh Surya Paloh untuk menduduki kursi pimpinan DPR RI.

Sementara terkait penentuan pimpinan MPR utusan Fraksi PDIP masih belum diputuskan.

Artinya, Ketua DPR terpilih akan berasal dari partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Rapat paripurna telah menyetujui pengangkatan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI, menggantikan posisi Adies Kadir dari Komisi III DPR RI.

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Puan Maharani ditetapkan kembali jadi Ketua DPR. Sedangkan Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi Wakil Ketua DPR.

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.