Wapres Ma'ruf Amin Akan Hadir Sebagai Wakil Pemerintah di HUT PDIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang tahunan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Jumat, 16 Agustus 2024

Keduanya tiba di kompleks Parlemen sekitar pukul 08.35 WIB dan disambut jajaran setjen DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang ke rapat kerja nasional (PDIP) pada pekan ini.

Presiden Jokowi diketahui saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina.

Ahok ingin tahu apa yang menjadi alasan dari Jokowi sampai tidak hadir di HUT PDIP.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi politik dengan menyapa Wapres Ma'ruf Amin

Foto bersama ini dilakukan setelah pemotongan nasi tumpeng dalam mengakhiri kegiatan tersebut.

Ari mengatakan Jokowi selalu menjalin komunikasi dengan tokoh partai politik, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ganjar memastikan akan hadir dalam HUT PDIP meskipun tengah kampanye Pilpres 2024.

Agenda lawatan Presiden sudah dirancang beberapa bulan lalu

PDIP bakal merayakan HUT pada 10 Januari mendatang.

Jokowi mengaku belum mendapat undangan HUT ke-51 PDIP pada tanggal 10 Januari 2024.

Mantan Menteri Agama sekaligus Ketua PPP Suryadharma Ali hari ini tutup usia.

Ma'ruf Amin menilai pondok pesantren mempunyai modal lengkap untuk melakukan transformasi dan inovasi dalam menghadapi semua tantangan zaman.

Ma'ruf meyakini kunjungan para menteri itu tidak perlu dikhawatirkan sebagai ancaman.

Bertemu dengan Ma'ruf Amin, Raffi mendapat banyak wejangan.

Selain Jokowi dan Ma'ruf Amin, PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil Esemka juga turut menjadi tergugat.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang refleksi tentang pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.